Dituding Ikut Berpolitik, Guru Besar UI: Ini Sangat Mengerikan!

Jakarta, law-justice.co - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sikap akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, terkait aksi ini banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang menuai cibiran.

Menanggapi itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar, telah diokrestasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.

“Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya, yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan, bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,” kata Harkristuti dalam acara webinar bertajuk Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia, Kamis (8/2).

Dia menganggap, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk akademik, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas.

“Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diokrestasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,” ungkap Harkristuti.

“Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,” sambungnya.

Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.

“Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,” jelas dia.

Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan melihat, turunya para profesor terhadap kondisi politik Indonesia hari ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, ini bagian untuk mencerahkan masyarakat terhadap situasi politik khususnya demokrasi Indonesia sekarang.

“Sebetulnya kita melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sebetulnya ini, setidak-tidaknya dalam kategori pengabdian masyarakat. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat soal demokrasi kita hari ini,” pungkasnya.