Soal Pencalonan Gibran Cawapres, Bawaslu Sebut Sudah Ingatkan KPU

Jakarta, law-justice.co - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja mengaku bahwa pihaknya sudah mengingatkan KPU terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawares) setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga," katanya di Bawaslu, Selasa (6/2).

Kata dia, Bawslu sudah mengingatkan KPU untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait pendaftaran capres-cawapres.

"Yang jelas kami telah menyampaikan ketika ada misalnya keputusan MK maka seharusnya ditindaklanjuti dengan PKPU perubahan PKPU," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, DKPP menyatakan KPU Hasyim Asy`ari dan enam anggotanya terbukti melanggar kode etik dalam proses penerimaan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

DKPP pun memberikan peringatan keras terhadap KPU atas pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy`ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," kata Heddy.

DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggara beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.

Terkait itu, Ketua KPU Hasyim Asy`ari enggan berkomentar banyak. Hasyim berpendapat keputusan itu merupakan kewenangan penuh DKPP.

"Dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim usai rapat dengan Komisi II DPR.

Hasyim menyatakan KPU sebagai teradu selalu selama ini selalu mengikuti proses persidangan di DKPP. Pihaknya juga mebgaku sudah memberikan keterangan dan bukti kepada DKPP.

"Ketika ada sidang diberikan kesempatan utk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan," ujarnya.