Usai UGM & UII, Kini Giliran UI Buat Petisi Ingatkan Presiden Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Usai dideklarasikan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), kini giliran Sivitas Akademika Universitas Indonesia (UI) ikut terpanggil untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

Sivitas akademika UI mengingatkan agar Presiden bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Sivitas Akademika Universitas Indonesia (UI) mengaku prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, mereka juga mengaku prihatin dengan Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa." kata Sivitas Akademika Universitas Indonesia lewat keterangan resminya.

Oleh sebab itu, mereka mengajak kepada sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita." jelasnya.

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita" tambahnya.

Selai itu, Sivitas Akademika Universitas Indonesia juga mengaku resah dengan sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilu.

"Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan." tutupnya.

Berikut adalah poin-poin desakan Sivitas Akademika Universitas Indonesia agar pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat:

1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

3. Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.