Presiden-Menteri Diragukan Bisa Kampanye Tanpa Pakai Fasilitas Negara

Jakarta, law-justice.co - Excecutive Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said menyatakan bahwa presiden maupun menteri yang tidak menggunakan fasilitas negara dalam Pemilu adalah omong kosong.

Pernyataan itu dia sampaikan berkenaan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa presiden maupun menteri punya hak kampanye dan memihak paslon tertentu dalam Pilpres.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" jelasnya kepada wartawan, Rabu (24/1).

"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" tuturnya.

Menurut dia, Presiden, sekali bergerak ada ratusan orang yang menyertainya dengan berbagai dananya dari negara. Mulai dari paspamres, kendaraan, hingga fasilitas penginapan.

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.