Sentil Pj Gubernur DKI soal Hak Warga Kampung Bayam, Anies: Zalim!

Jakarta, law-justice.co - Terkait warga Kampung Bayam yang hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan kejelasan, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ikut buka suara mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyentil keras Heru Budi lantaran tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya saat masih bertugas saat itu.

"Jangan kita ini zalim, zalim itu artinya bertindak tidak adil. Mereka adalah rakyat kita sendiri," katanya, di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Dia kemudian menjelaskan warga Kampung Bayam adalah orang-orang yang sudah sejak lama tinggal di wilayah tersebut.

"Jadi itu harus kita tuntaskan, itu kewajiban negara pada warganya. Jangan sampai pada yang besar pada yang raksasa, kita memberikan perlindungan, tapi pada yang kecil, pada yang lemah, kita melupakan perlindungan," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwasanya negara itu harus welas asih atau perilaku dimana seseorang mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari ultimatum yang diberikan oleh politikus Partai NasDem.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni terlihat mengunjungi warga Kampung Bayam, Minggu (21/1/2024).

Dia bertemu dengan ratusan warga yang tengah menunggu kepastian akan haknya. Dia mengunjungi Kampung Bayam dikarenakan dirinya turut resah dan prihatin, terkait nasib warga di sana.

Pasalnya, hingga kini warga Kampung Bayam belum juga diberi akses untuk menempati Kampung Susun Bayam.

Padahal kata dia, kampung susun tersebut sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, untuk warga Kampung Bayam.

“Setelah mendengar suara masyarakat Kampung Bayam secara langsung, saya rasa situasinya sudah sangat parah, tidak berperikemanusiaan. Maka, saya minta Pj Heru beri langkah penyelesaian dalam waktu 2x24 jam. Kalau tidak, saya bersama warga Kampung Bayam akan datangi kantor bapak,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (22/1/2024).

Selanjutnya, Sahroni juga turut mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait sikap Presiden Jokowi yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Bahkan dia menyebut presiden bisa marah jika permasalahan ini berlarut-larut.

“Hati-hati loh Pak Heru, kalau tetap tidak ada tindakan, tidak ada respon, saya yakin Pak Presiden bisa marah. Karena Pak Jokowi kan sangat pro kepada rakyat. Nah sementara yang sekarang bapak lakukan itu kebalikannya, merenggut hak rakyat,” tuturnya.