Muhammadiyah Singgung Buruknya Penegakan Hukum hingga Demokrasi

Jakarta, law-justice.co - Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan, publik secara umum hingga pengujung tahun 2023 ini telah menjadi saksi betapa buruknya pemerintah dalam melakoni penegakan hukum, menjaga kebebasan masyarakat sipil, dan melindungi lingkungan hidup. Sehingga mesti ada semacam resolusi untuk di tahun depan terkait perbaikan sistem demokrasi hingga HAM.

Busyro menekankan kematian penegakan demokrasi belakangan ini disempurnakan oleh manuver politik kekeluargaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi melanggengkan jalan putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2024.  “(Ini) dapat membawa Indonesia ke masa suram instabilitas politik nasional, dengan bangkitnya otoritarianisme militeristik pasca Pilpres 2024, sebagaimana pernah terjadi pada dekade 1960-an,” kata Busyro dalam keterangannya yang dirilis oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Menurut Busyro, ada dua variabel penting untuk menyelamatkan Indonesia, yakni penyelamatan demokrasi elektoral dan perlindungan serta pengembangan masyarakat madani. Karena itu, sudah semestinya Jokowi dan segenap elemen Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama yang berada di bawah Polri dan TNI, menjaga netralitas Pemilu 2024 demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan.

Di samping itu, Bawaslu dan aparat penegak hukum (APH), kata dia, jangan normatif menyikapi temuan PPATK yang membuka kedok pendanaan kampanye ilegal dan jual-beli suara jelang Pemilu 2024. Aparatus negara harus mengambil keputusan tepat dan maslahat untuk kepentingan rakyat. “Apalagi PPATK telah mengidentifikasi aliran triliunan rupiah yang bersumber dari uang masyarakat, yang dicairkan melalui pinjaman modal fiktif, berasal dari kejahatan pertambangan, lingkungan, serta judi,” ujar dia.

Dia menekankan bahwa Bawaslu dan APH harus menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 bebas dari politik uang dan mobilisasi dukungan, seperti yang dikemas dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bansos. BLT el-Nino yang dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun ditengarai dapat menjadi pintu masuk mobilisasi dukungan masyarakat terhadap salah satu kandidat capres dan cawapres yang terlibat kepentingan dengan Jokowi.

Busyro juga mendesak pemerintah agar mengerem ambisi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbukti telah menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana berlangsung, di antaranya di Air Bangis Sumatera Barat, Rempang Kepulauan Riau, Wadas Purworejo, dan Pakel Banyuwangi. “Aparat kepolisian agar menghentikan penahanan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan dari malapetaka kehadiran PSN,” tutur dia.

Dia pun mewanti-wanti Jokowi agar mengembalikan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dipreteli kekokohannya sebagai lembaga antirasuah terpercaya akibat Revisi UU KPK. Dalam momen menyambut akhir tahun 2023, ia berharap agar terjadi hal baik demi keberlangsungan demokrasi, HAM dan hukum di Tanah Air yang menegakan asas keadilan.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah-langkah kita, karena hanya pada Dia-lah kita menyandarkan ikhtiar baik kita, untuk menyelamatkan bangsa ini," tukasnya.