Ketentuan Hukum Bonus Akhir Tahun Karyawan, Simak Aturannya

Jakarta, law-justice.co - Ketentuan Hukum Bonus Akhir Tahun Karyawan

Bonus akhir tahun merupakan salah satu bentuk apresiasi dan insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja mereka sepanjang tahun. Setiap akhir tahun, perusahaan di berbagai sektor dan industri di Indonesia memberikan bonus ini sebagai cara untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat ikatan antara karyawan dan perusahaan.

Penghitungan bonus akhir tahun dapat beragam tergantung pada kebijakan perusahaan. Beberapa perusahaan menerapkan rumus berdasarkan persentase dari gaji tahunan atau gaji bulanan karyawan, sedangkan yang lain dapat menggunakan penilaian kinerja individu sebagai dasar perhitungan. Persentase bonus yang diberikan juga dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja karyawan tersebut.

Berdasarkan PP Pengupahan, penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah. Adapun bonus akhir tahun yang disampaikan, menurut hemat kami termasuk kategori pendapatan non-upah.

Adapun, acam-macam pendapatan non-upah adalah:

1. tunjangan hari raya keagamaan (THR);
2. insentif;
3. bonus;
4. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
5. uang servis pada usaha tertentu.

Bonus, termasuk halnya bonus akhir tahun, dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.Penetapan perolehan bonus akhir tahun dan perhitungan bonus akhir tahun untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).

Berdasarkan uraian di atas, dalam PP Pengupahan ketentuan mengenai bonus menggunakan pilihan kata “dapat” diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan. Kata “dapat” tersebut menunjukkan bahwa pengusaha bebas untuk mengambil keputusan akan memberikan bonus atau tidak. Artinya, terkait bonus tahunan ini, menurut hemat kami bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh.

Dengan demikian, ada atau tidaknya bonus, bagaimana perhitungan bonus akhir tahun, serta kapan bonus akhir tahun cair bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Dengan kata lain, diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis ketentuan bonus akhir tahun tersebut.

Lebih lanjut, apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji bonus akhir tahun, waktu pembayaran bonus akhir tahun, serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, hal itu tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan bonus tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja.

Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya bonus akhir tahun, waktu pembayarannyam berikut besarannya, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan mengenai ketentuan hukum bonus akhir tahun sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.