ASN Segera Pindah ke IKN, Begini Kondisi Ketersediaan Pangan

Jakarta, law-justice.co - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menuturkan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) wajib mempertimbangkan aspek ketahanan pangan. Terlebih, mulai Maret 2024, pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menyatakan, saat nantinya IKN telah resmi menjadi Ibu Kota Negara dipastikan akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan karena adanya jumlah penduduk yang bertambah di IKN.

Menurutnya, kebutuhan pangan di IKN juga wajib diperhitungkan dengan baik. Adapun selama ini, kata Sarwo, sebagian besar kebutuhan pangan di Kalimantan Timur dipasok dari daerah lain seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

"Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci," ujar Sarwo dalam siaran pers, Sabtu 25 November 2023.

Dia menyebut, saat ini terdapat 19 unit gudang milik Perum Bulog dengan kapasitas 60.000 ton berada di sekitar IKN. Gudang beras itu digunakan untuk menunjang kebutuhan pangan di daerah sekitar.

"Jika memang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka tentunya kita upayakan meningkatkan stok dan infrastruktur yang bisa menunjang ketahanan pangan," katanya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total produksi beras Provinsi Kalimantan Timur pada 2023 diperkirakan sekitar 125.230 ton, atau mengalami penurunan sebesar 14.000 ton (10,08%) dibandingkan produksi beras pada 2022. Sarwo menekankan agar alih fungsi lahan dapat ditekan, terutama lahan sawah dan perkebunan.

Menurutnya, lahan-lahan produktif perlu terus dipertahankan untuk jaminan ketahanan pangan ke depannya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berujar, IKN tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Menurutnya, perlu ada kerja sama antara IKN dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan di IKN.

Kendati begitu, Bambang menyoroti bahwa peningkatan produksi dan produktivitas pangan lahan pertanian di kawasan IKN juga dilakukan. Bahkan, mereka bakal mengadopsi teknologi modern yang berbasis ramah lingkungan untuk pengelolaan lahan pertanian di IKN.

"Aspek ini menjadi penekanan sebagai sebuah keharusan dalam pembangunan ibukota ke depan," tuturnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono menyebut, sebagai daerah yang bermitra dengan IKN, pihaknya tengah berupaya menggenjot produksi pertanian di 5 kawasan.

Adapun upaya tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 meliputi kawasan I terdiri dari Sebulu-Muara Kaman terdiri Desa Sumber Sari, Manunggal Jaya, Cipare Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya dan Bunga Jadi dengan luasan 1.520 hektare. Kawasan II berada di Tenggarong Seberang I terdiri Desa Bangun Rejo, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, Bukit Raya, Loa Lepu, Teluk Dalam, Loa Ulung dan Embalut luas lahan sekitar 1.650 hektare.

Sementara kawasan III, yaitu Tenggarong Seberang II seluas 2,160 hektare yang terletak di Desa Kerta Buana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Sukamaju dan Separe. Adapun kawasan IV berada di Kecamatan Tenggarong dan Loa Kulu meliputi Kelurahan Bukit Biru, Jahab, Desa Jembayan, Sumber Sari, Sepakat, Ponoragan dan Rempanga dengan luas 1.216,61 hektare.

Sedangkan kawasan V ada di Marangkayu terletak di Desa santan Ulu, Semangko dan Sebuntal sekitar 1.082,16 hektare. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) masih mematangkan rencana bagi PNS dan ASN yang akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur, termasuk simulasi pemindahan dan jumlah insentif. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan simulasi pemindahan ASN telah disiapkan untuk periode Maret, Juli, dan Agustus 2024.***