Partai Garuda Tantang PDI Perjuangan Pecat Presiden Jokowi, Berani?

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menyatakan bahwa isu keretakan hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut karena hasrat presiden tiga periode masih diragukan.

Sebab kata dia, wacana presiden tiga periode yang diklaim keinginan Presiden Joko Widodo sebagaimana diungkap politisi PDIP, Adian Napitupulu itu sudah dibantah Kepala Negara dalam beberapa kesempatan.

"Jika hubungan retak karena Jokowi dan Gibran mendukung Prabowo, itu masuk akal. Silakan gunakan mekanisme internal untuk memecat mereka, bukan malah membuat isu 3 periode keinginan Jokowi," tegas Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Kamis (26/10).

Teddy tidak menampik jika ada indikasi keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Apalagi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, dia menantang PDIP untuk mengambil keputusan tegas, contohnya dengan memecat Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDIP. Hal itu lebih elegan dibanding melempar isu yang belum tentu kebenarannya.

"Kalau berdasarkan pernyataan Adian bahwa Megawati-Jokowi retak, ya kenapa enggak dipecat saja Jokowi dari partai? Kenapa takut? Apa masih berharap terhadap jokowi effect?" ujar Teddy.

Hingga saat ini, PDIP belum bersikap terhadap Gibran yang memilih menjadi bakal cawapres Prabowo dibandingkan bersatu menyukseskan pasangan Ganjar-Mahfud MD.

Pandangan Teddy, PDIP masih membutuhkan pengaruh Presiden Jokowi untuk mendulang suara pada Pemilu Serentak 2024.

"Kalau dianggap tidak sejalan, keluarkan saja mereka dari partai (PDIP), ini mudah. Menjadi tidak mudah kalau ternyata yang ingin menjatuhkan Jokowi masih butuh suara pendukung Jokowi," tutup Teddy.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyatakan bahwa persoalan pengkhianatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya terhadap partai disebabkan hal sepele.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu mengatakan, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).

Hal yang sama diutarakan Adian dalam wawancara di salah satu TV Nasional, tadi malam.

Menurutnya, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” tegasnya.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” jelasnya.