Jokowi Restui Beli Rumah Kurang Rp 2 M Bakal Gratis PPN

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah akan memberikan insentif pada industri properti dalam waktu dekat.

Bentuk insentif yang diberikan berupa PPN ditanggung Pemerintah hingga pemberian bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta.

"Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67%, dan konstruksi 2,7%," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa 24 Oktober 2023.

Di mana kedua sektor itu memberikan kontribusi ke PDB mencapai 14%-16%, juga jumlah tenaga kerja pada sektor itu mencapai 13,8 juta orang, serta kontribusi pajak mencapai 9,3% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9%.

"Tadi pak Presiden meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar ini akan berlaku PPN 100%," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan aturan ini berlaku sampai akhir tahun 2024. Meski nilai insentif yang diberikan bakal berkurang pada Juni 2024.

"PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar ini akan berlaku PPN 100% ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan. Sesudah bulan Juni 50% ditanggung pemerintah," kata Airlangga.

Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024 mendatang.

"Kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dll itu 13,3 juta pemerintahan akan kontribusi 4 juta ini akan sampai tahun 2024," jelas Airlangga.

Airlangga juga mengatakan diharapkan pemberian insentif ini bisa mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang mencapai 12,1 juta.

"Diharapkan bisa selesaikan backlog. (Targetnya?) Nanti kita lihat. Ini kan waktunya satu tahun diharapkan bisa selesaikan itu," kata Airlangga.***