BI Catat Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.090 T pada Juli 2023

Jakarta, law-justice.co - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$396,4 miliar atau setara Rp6.090 triliun (asumsi kurs Rp15.365 per dolar AS) pada Juli 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan bahwa angka itu tumbuh 0,9 persen dibandingkan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai US$396,3 miliar. Lajunya melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 persen

"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Jumat (15/9).

ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 US$193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya, 5,8 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5 persen (yoy) dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.

Sementara, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Erwin memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukungoleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2 persen, dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya.