Jubir Menko Luhut Bantah Hasto Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan

Jakarta, law-justice.co - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko marvest) Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi menepis Sekjen PDIP, Hasto Krsitiyanto yang menuding program food estate gagal dan kejahatan lingkungan.

Dia mencontohkan pengembangan food estate di kawasan Sumatra Utara yang dibangun di 4 kabupaten, yakni Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Jodi menyebut luas keseluruhan food estate ini mencapai 11.759 hektare.

"(Food estate) yang di Sumatra Utara lancar-lancar saja sesuai penjelasan di atas," katanya seperti melansir cnnindonesia.com.

"Pengembangan food estate Sumut dilaksanakan pada lahan yang sebelumnya terbengkalai dan tanpa melakukan penebangan hutan sama sekali," tegas Jodi.

Jodi menjelaskan, pembangunan food estate Sumut dilakukan sejak 2020 untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pasalnya, kala itu pandemi covid-19 merebak serta terjadi perang Rusia-Ukraina.

Kementerian Pertanian melakukan budidaya percontohan di atas tanah seluas 215 hektare, dengan tahap selanjutnya mencakup 215 hektare dan rencana pengembangan lahan 785 hektare.

Jodi menyebut petani akan bermitra dengan investor secara khusus dalam urusan pemodalan budidaya agar bisa mandiri. Oleh karena itu, dia mengklaim pada 2021 beberapa calon investor telah melaksanakan demonstration plot (demplot) di lahan food estate.

"Hasil dari demplot menunjukkan bahwa lahan ekstensifikasi di food estate Sumut mampu menghasilkan produktivitas yang diharapkan dengan kondisi agroklimat sesuai, yakni ketinggian kurang lebih 1.400 MDPL dan curah hujan yang cukup," jelas Jodi.

Berdasarkan datanya, ada beberapa komoditas ditanam di lahan percontohan tersebut, seperti kentang, kubis, bawang merah, bawang putih, jagung, cabai, tomat, cabai rawit, kacang tanah, jahe, padi, terong, buncis, ubi jalar, hingga sayur putih. Sejumlah komoditas tersebut menunjukkan kenaikan luas tanah tempat penanaman sejak 2020 hingga 2022.

Selain itu, Jodi menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap, mulai dari jalan akses hingga irigasi.

Rinciannya, jalan akses terbagi dalam tiga klasifikasi, di mana saat ini sudah terbangun jalan menuju kawasan food estate. Sedangkan jalan dalam kawasan dan jalan usaha tani ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Untuk pembangunan 8 reservoir pada wilayah 1.000 hektare telah dilakukan pada 2021-2022, baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementan," katanya.

Dia menegaskan demplot ini hadir agar petani bisa memperoleh ilmu budidaya berbekal modal investor. Jodi juga menyebut petani yang mengikuti budi daya ini diberi upah harian agar tetap berpenghasilan.

Ke depan, Jodi menyarankan setiap pengembangan lahan baru agar dipastikan ketersediaan mitra petani alias investor untuk permodalan dan pendampingan teknis budi daya. Dia menyebut tugas pemerintah adalah menjembatani hubungan antara stakeholder agar berjalan adil dan berkesinambungan.

"Target pada waktu yang akan datang, peningkatan daya tarik kepada investor melalui dukungan pemerintah berupa penyiapan infrastruktur dasar dan ketersediaan alat mesin pertanian yang memadai, khususnya penyediaan atau persiapan lahan sehingga beban awal budi daya dapat ditanggung bersama," tuturnya.

"Investor akan fokus untuk mendukung modal budi daya dan meminimalkan risiko modal sehingga pada musim selanjutnya modal dapat digunakan secara bergulir kepada petani lainya untuk perluasan lahan," tandas Jodi.

Presiden Joko Widodo pun sudah buka suara soal kritikan terhadap food estate. Dia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate adalah untuk mengantisipasi krisis pangan global. Dia mewanti-wanti kini semua negara sedang menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estate tak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Meski begitu, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Dia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," imbuhnya.