ASEAN yang Tak Berdaya Hadapi Kebrutalan Junta Myanmar

Jakarta, law-justice.co - Langkah Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam menghentikan krisis Myanmar selanjutnya makin dinantikan, setelah junta militer di negara itu terbukti terus melakukan kekerasan mematikan. Blok Asia tenggara, yang fokus dengan diplomasi diam-diam dalam menangani isu ini, diharapkan oleh sejumlah kelompok dan pengamat, membuat terobosan di pertemuan tingkat tinggi bulan depan.

Tidak kurang dari 100 gerilyawan anti-Junta Myanmar, termasuk warga sipil dan anak-anak, tewas dalam serangan udara di Desa Pa Zi Gyi, Kotapraja Kanbalu, wilayah Sagaing, pada Selasa, 11 April 2023. Peristiwa ini adalah yang paling mematikan dalam serangkaian serangan udara militer baru-baru ini.

Juru Bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada saluran siaran militer Myawaddy pada Selasa malam, 11 April 2023, bahwa serangan terhadap upacara yang diadakan oleh National Unity Government (NUG), untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Sementara Kyaw Zaw, Juru Bicara NUG, mengatakan 100 orang tewas dalam apa yang dilakukan oleh junta pada Selasa merupakan "serangan militer yang tidak masuk akal, biadab, dan brutal."

“Ini menunjukkan tidak ada good will dari junta untuk menaati 5PC, untuk menghentikan kekerasan,” kata Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra, saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 April 2023, merujuk pada konsensus lima butir yang disepakati para pemimpin ASEAN setelah kudeta di Myanmar.

Junta militer ikut menyepakati konsensus penyelesaian Myanmar oleh ASEAN dua tahun lalu, setelah Tatmadaw menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Lima butir konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

ASEAN mengutuk dengan keras serangan udara oleh Angkatan Bersenjata Myanmar tersebut. Dalam pernyataan Kamis, 13 April 2023, penghentian kekerasan akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif, demi menemukan solusi damai yang berkelanjutan di Myanmar.

Pernyataan itu dianggap lamban oleh sejumlah pihak, sebab muncul dua hari setelah serangan di wilayah Sagaing. ASEAN perlu berunding terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua. Namun, bagi Lina, yang paling penting adalah langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya.

Diplomasi Diam-diam

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini memilih pendekatan diplomasi diam-diam dalam menangani krisis Myanmar. Tidak adanya keterbukaan soal penanganan isu ini menjadi pertanyaan publik.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pengarahan media awal ini soal triwulan pertama keketuaan Indonesia di ASEAN, menegaskan kepemimpinan ada di jalur yang benar. Mengenai masalah Myanmar, Retno hanya menjelaskan sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong dialog nasional.

Kementerian Luar Negeri menolak untuk menjelaskan pihak mana saja yang sudah diraih oleh Indonesia di Myanmar selama keketuaan ASEAN tiga bulan ini, dengan alasan sensitivitas isu.

Lina mengaku memahami pendekatan diam-diam yang dilakukan pemerintah. Namun dia berpandangan, Jakarta juga perlu menyeimbangan ruang komunikasi yang kosong itu dan menjalin interaksi dengan stakeholder yang relevan, supaya bisa memberikan sinyal terjadi kerja diplomasi tertutup – yang menyatakan semuanya berjalan dengan baik.

“Ini ada break thru gak, ada progres gak, kalau kemudian di summit tidak ada yang bisa dipresentasikan – sebagai satu titik kemajuan positif dalam penyelesaian krisis myanmar, habis kita. Banyak orang menganggap quiet itu ternyata kosong, tidak terjadi apa-apa di dalam,” kata Lina merujuk pada konferensi tingkat tinggi di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023.

Senada dengan Lina, Amnesty International menganggap Lima poin konsensus yang telah didorong selama ini jelas tidak dihiraukan oleh junta Myanmar. Lembaga itu, menurut pernyataan pada Kamis, 13 April 2023, mendesak ASEAN supaya melakukan upaya baru yang lebih tegas di KTT ASEAN mendatang demi menghentikan krisis hak asasi manusia di Myanmar.

Pelapor Khusus PBB untuk masalah HAM di Myanmar Tom Andrews melalui Twitter, mengatakan, serangan junta militer terhadap orang-orang tak bersalah, termasuk serangan udara di Sagaing pada Selasa, dimungkinkan oleh ketidakpedulian dunia dan mereka yang memasok senjata.

Sementara Kelompok Aktivis Justice for Myanmar menyerukan ASEAN supaya mengakhiri keterlibatannya dalam kekejaman militer Myanmar. “Berhenti mengizinkan militer untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata & badan pertahanan terkemuka,” cuit grup itu di media sosial.