Ironis, Kampus-kampus di Afghanistan Dibuka Tanpa Perempuan

Rabu, 08/03/2023 21:40 WIB
Universitas-universitas di Afghanistan mulai dibuka tanpa perempuan (AFP)

Universitas-universitas di Afghanistan mulai dibuka tanpa perempuan (AFP)

Afghanistan, law-justice.co - Kementerian pendidikan tinggi mengumumkan pada akhir tahun lalu bahwa mahasiswa perempuan akan dilarang kembali ke kelas, membatalkan kebijakan yang membolehkan mereka untuk melanjutkan studi setelah pemerintahan Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada 2021.

"Sekarang saya bukan siapa-siapa," kata seorang mahasiswi tingkat empat di jurusan ilmu komputer.

"Rencana saya awalnya adalah lulus kuliah, ambil S2, kemudian S3. Saya ingin bekerja dan mengabdi kepada bangsa, rakyat, dan negara. Saya tidak bisa melakukannya sekarang."

Baru beberapa bulan sebelumnya, ia dan kawan-kawannya bercakap-cakap tentang persiapan kelulusan.

Sekarang, beberapa perempuan muda yang bicara, mengatakan mereka menangis ketika mereka mengenang masa-masa yang indah dan penuh harapan dan ketika mereka melihat para saudara dan sepupu laki-laki mereka kembali belajar tanpa mereka, dikutip dari BBC.


Atefa, satu-satunya yang bersedia nama depannya digunakan untuk artikel ini, adalah seorang mahasiswi jurusan ilmu komputer berusia 19 tahun di Herat yang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk membuat kenangan itu.

Gadis itu baru saja lulus ujian masuk universitas dan berencana untuk menjadi pengembang website, tetapi "semuanya sekarang sia-sia", ujarnya.

"Saya dan kawan-kawan saya bekerja sangat keras untuk lulus ujian [tetapi] cita-cita saya tidak bisa terwujud... itu sudah berakhir."

Ada banyak akhir bagi perempuan di Afghanistan seiring Taliban kembali membatasi hak dan kebebasan mereka satu per satu, mengucilkan mereka dari ruang publik.

Anak-anak perempuan sudah dilarang menghadiri sekolah menengah tahun lalu sebelum pemerintah memberlakukan larangan yang sama pada mahasiswi.

Beberapa pejabat Taliban berkata larangan ini sementara. Mereka menjabarkan berbagai dalih — dari tuduhan pelanggaran kode berpakaian yang ketat, kekurangan biaya, hingga keperluan untuk mengubah model silabus agar lebih sesuai dengan ajaran Islam.

(Kiki Agung\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar