Negara Kaya dan Perusahaan Raksasa Cekik Negara Miskin Bikin PBB Geram

Minggu, 05/03/2023 10:27 WIB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (BBC)

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (BBC)

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres murka negara-negara kaya di dunia bersikap `jahat` dengan negara-negara miskin.

Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 46 Negara Kurang Berkembang (LDC/least developed countries), Guterres menyampaikan negara kaya serta perusahaan raksasa energi mencekik negara miskin dengan memangsa suku bunga mereka dan melumpuhkan harga bahan bakar.

"Raksasa bahan bakar fosil meraup keuntungan besar, sementara jutaan orang di negara Anda kelaparan," kata Guterres seperti melansir cnnindonesia.com.

Guterres mengatakan sistem keuangan global saat ini dirancang oleh negara kaya, sehingga sebagian besar keuntungan tentu diterima mereka.

Negara-negara miskin pun jadi kesulitan untuk membangun perekonomian, terutama karena mereka tak punya sumber daya memadai serta terjebak utang-piutang.

"Pembangunan ekonomi sangat menantang ketika negara-negara kelaparan akan sumber daya, tenggelam dalam utang, dan masih berjuang dengan ketidakadilan," ujar Guterres.

Menurut Guterres, negara-negara kaya ini sudah melanggar janji untuk memberikan 0,15 sampai 0,2 persen Pendapatan Nasional Bruto kepada LDC (least developed countries).

Dia juga mengatakan negara kaya melanggar janji untuk membantu negara miskin memerangi perubahan iklim.

Oleh sebab itu, menurutnya, negara-negara raksasa harus memberikan US$500 miliar atau setara Rp7,6 kuadriliun per tahun untuk membantu mereka keluar dari "lingkaran setan".

"Minimal US$500 miliar per tahun untuk membantu mengatasi masalah mereka, membangun industri penciptaan lapangan kerja, dan membayar hutang," ucapnya.

Dia lalu memastikan PBB akan terus mendorong negara-negara kaya itu menepati janji mereka.

Negara-negara kaya sebelumnya memang berjanji membantu negara miskin menghadapi krisis. Janji itu tertuang dalam proposal yang dikenal Program Aksi Doha.

Dalam rencana itu, LDC dijanjikan untuk dibantu dalam menggaet investasi asing. LDC juga bakal dikenakan suku bunga yang lebih rendah guna mengurangi dampak utang mereka.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar