KontraS: Aparat Represif Karena Kapolri Minta Kapolda Kawal Investasi

Jakarta, law-justice.co - LSM Pegiat HAM KontraS menyatakan bahwa tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah dan penembakan seorang warga hingga tewas saat unjuk rasa menolak keberadaan tambang di Parigi Moutong, Sulteng merupakan dampak dari pernyataan Kapolri, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Seperti diketahui, pada 15 Desember 2021 lalu, Kapolri, Jenderal Listyo meminta para kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi di Tanah Air.

“Secara umum kekerasan yang dilakukan kepolisian di konteks perlindungan terhadap bentuk investasi, apapun ini juga dampak dari pernyataan Kapolri itu sendiri untuk meminta Kapolda mengawal proses investasi,” kata Peneliti KontraS Rivanlee Anandar seperti melansir suara.com.

Persoalannya, permintaan itu dijelaskan secara detail, terkait bagaimana pengawalan yang dimaksud pimpinan tertinggi korps Bhayangkara itu.

“Masalahnya, permintaan Kapolri tersebut atau pejabat tersebut, tanpa ada ukuran yang rigid seperti apa,” kata dia.

“Apakah dia (para kapolda) turut juga partisipasif terhadap keluhan masyarakat, atau membuka ruang bagi masyarakat untuk mengeluhkan kegiatan investasi. Atau hanya menjadi alat atau mesin dari investasi tersebut supaya lancar-lanjar saja,” sambung Rivanlee.

Lantaran tidak adanya penjelasan terkait pengawalan yang dimaksud, KontraS menyebut polisi di daerah menganggap masyarakat yang menolak atau menyampaikan kritik dianggap sebagai perlawanan.

“Sehingga atas suara-suara yang keluar dari masyarakat, baik itu kritik, masukan saran atau pun keluhan biasa itu dianggapnya sebagai sebuah perlawanan. Nah ini yang berbahaya,” katanya.

Untuk diketahui pada Selasa (8/2/2022) situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener memanas. Aparat kepolisian diduga melakukan tindakan refresif terhadap warga yang menolak pembangunan tambang. Bahkan sekitar 60 orang ditangkap, meskipun belakangan mereka telah dibebaskan.

Berselang seminggu dari peristiwa tersebut, tepatnya pada Sabtu (12/2/2022), bentrokan antara kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang milik perusahaan PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng pecah.

Dilaporkan seorang warga bernama Erfadi (21) meninggal dunia. Dia diduga tewas usai mendapatkan luka tembakan.

Jauh sebelum kejadian itu, Kapolri Jenderal Listyo pernah meminta agar kapolda mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi, dengan membuat langkah-langkah pengendalian Covid-19 serta mengedepankan pencegahan dalam menjaga kamtibmas.

“Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengawal iklim investasi. Pak Presiden ingin polisi mampu mengawal jangan jadi masalah yang menghambat investasi,” kata Kapolri dikutip dari keterangan tertulis sewaktu memberi pengarahan di Polda Sulawesi Selatan, Rabu 15 Desember 2021.

Kapolri mengatakan, Polri mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal segala bentuk investasi di Indonesia. Mandat tersebut disampaikan presiden pada apel Kasatwil Polri, Jumat 3 Desember 2021 di Bali.

Dia menekankan, untuk memastikan investasi tanpa gangguan, jajaran polda harus mendeteksi dini dan penanganan dengan cepat.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi, Polri harus lebih dulu mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan yang terakhir represif (penindakan).

“Ke depan tindakan preemtif dan preventif dalam menyelesaikan masalah, represif langkah terakhir. Polri harus hadir di tengah masyarakat, sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum ada potensi gangguan. Itu menjadi tugas kita,” katanya.

Ia mengingatkan jajaranya dalam menjaga laju pertumbuhan kasus Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi serta pendisiplinan protokol kesehatan (prokes). Ia juga mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada momen Natal dan tahun baru, dengan membuat antisipasi.

“Bapak Presiden berterima kasih kepada kita semua yang telah bekerja keras, sehingga angka ini tercapai dan sangat bagus posisi pengendalian Covid-19,” ujarnya.