Jokowi Tak Mungkin Didenda Meski Picu Kerumunan, Punya Hak Imunitas

law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan bisa dikenakan sanksi berupa denda meski lagi-lagi kembali memicu kerumunan massa saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2).

Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kerumunan itu menjadi sorotan seiring kasus Covid-19 meningkat belakangan ini.

"Jokowi tentu tidak dapat didenda, bahkan tidak dapat disebut melanggar, karena Presiden punya hak imunitas. Tetapi, Jokowi gagal menjadi teladan bagi ketertiban umum," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah seperti melansir rmol.id.

Oleh karena itu, kata Dedi, Jokowi akan dinilai publik sebagai pemimpin yang merusak protokol kesehatan yang selama ini dibebankan pada publik. Sialnya, itu terjadi berulang-ulang.

"Situasi ini memicu gelombang publik untuk tidak percaya pada pemerintah, lebih buruk lagi tidak percaya pandemi," kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

"Presiden seharusnya lebih mampu menghormati kewajiban publik taat protokol kesehatan, tidak justru memperlihatkan pelanggaran dengan sewenang-wenang," demikian Dedi Kurnia.