Pakar Studi Islam Nilai Penolak Permendikbud 30/2021 Sesat Pikir

Minggu, 14/11/2021 11:15 WIB
Ilustrasi- Warga yang tergabung dalam Komunitas Nurani Perempuan Women`s Crisis Center (NPWCC) berkampanye mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. (Foto: Antara).

Ilustrasi- Warga yang tergabung dalam Komunitas Nurani Perempuan Women`s Crisis Center (NPWCC) berkampanye mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. (Foto: Antara).

law-justice.co - Pakar Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Profesor Nina Nurmila, menilai para penentang Permendikbud 30/2021 dengan stigma legalisasi zina merupakan pandangan yang sesat pikir. Pasalnya, pemikiran semacam itu muncul karena kelompok penolak kurang memahami isi dan tujuan Permendikbud 30/2021.

"Saya kira perlu pihak penolak membaca secara utuh, memiliki pengetahuan yang jernih (mengenai) pentingnya dimasukkan frasa tanpa persetujuan korban,” kata Prof Nina dalam diskusi virtual yang diadakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, dikutip dari Antara, Ahad (14/11/2021).

Menurut Prof Nina, mereka yang menolak peraturan tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus itu bersifat politis.

Muatan politis itu terlihat dari label atau stigma yang dilekatkan pada Permendikbud 30/2021. Kelompok penolak melabeli frasa `tanpa persetujuan korban` pada beberapa pasal sebagai aturan yang melegalisasi perzinahan dan hubungan seksual di luar pernikahan.

“Saya memikirkan kenapa diinterpretasi jauh ke misalnya kalau disetujui korban dibolehkan itu (dianggap) membolehkan seks bebas. Itu legalisasi zina,” ujar Prof Nina

Frasa `tanpa persetujuan korban` ada dalam Pasal 5 ayat (2) poin B, F, G, H, I, M, Permendikbud 30/2021 yang menjelaskan perbuatan-perbuatan dalam kategori kekerasan seksual.

Dalam poin l, misalnya, peraturan itu menyebut kekerasan seksual mencakup tindakan `menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, dan/atau menggosokkan tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban`. Menurut kelompok yang menolak, frasa itu bermasalah karena menunjukkan Peraturan Mendikbudristek mengizinkan adanya perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan kampus.

Nina meminta semua kalangan agar teliti memahami frasa itu. Dia juga meminta kalangan yang mendukung kebijakan ini agar memberi kontranarasi agar masyarakat bisa dicerdaskan. Kontranarasi itu bisa berupa memberi pemahaman bahwa Permendikbud 30/2021 merupakan aturan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menghukum pelaku.

Kontranarasi lainnya perbuatan asusila dan zina telah diatur dalam produk hukum yang lain dan tidak harus diatur kembali dalam Permendikbud 30/2021.

“Menolak kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Permendikbud 30) sama dengan mendukung terjadinya kekerasan seksual,” kata Nina.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar