Tipu-tipu Rumah Subsidi

Developer Nakal Untung Miliaran, Tipu Rakyat dengan Rumah Subsidi

Sabtu, 13/11/2021 11:30 WIB
Ilustrasi pembangunan rumah bersubsidi (Foto: Robinsar Nainggolan)

Ilustrasi pembangunan rumah bersubsidi (Foto: Robinsar Nainggolan)

law-justice.co - Di tengah makin sulitnya rakyat mendapatkan hak atas rumah dan tanah, para developer nakal bermain-main dengan program rumah bersubsidi. Rakyat diiming-imingi rumah murah, tapi akhirnya bermasalah dan merugikan ratusan orang. Pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah tersebut.

Seorang konsumen perumahan berinisial AP, merasa dongkol dengan PT Griya Jaya Bersama. Pengembang lahan perumahan Green New Residence yang berlokasi di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah yang dia ajukan sejak empat tahun silam.

AP awalnya memperoleh kabar tentang pembangunan rumah Green New Residence dari sanak saudaranya. Mereka memberi tahu AP bahwa ada rumah yang ramah kantong di kawasan Babelan Bekasi, Jawa Barat. Setelah melihat-lihat informasi, AP tertarik mengambil satu unit rumah Green New Residence yang ada di Blok E73/01.

"Saya ambil tanah yang hook, posisinya masih indent," kata AP kepada Law-Justice, Kamis (11/11/2021) lalu.

Tepat pada 1 Juni 2017, AP mengajukan pembelian rumah tersebut kepada agen pemasaran yang dinaungi PT KIM Indotama Jaya. Proses permohonan pembelian rumah disetujui setelah dia membayar uang booking rumah sebesar Rp 500 ribu. Agen pemasaran kemudian meminta AP membayar uang muka rumah dengan cara dicicil. Uang muka berjalan selama 15 kali pun terkumpul sebesar Rp 47 juta terhitung sejak 14 Juni 2017 hingga 29 Juli 2018.

Dua Minggu setelah AP membayar cicilan uang muka rumah kedua, marketing PT KIM menginformasikan bahwa pengajuan rumah sudah disetujui pihak Bank. Adapun Bank yang bertindak sebagai pemberi kredit rumah adalah Bank Tabungan Negara Cabang Depok.

Sebulan setelah disetujui bank, AP belum mendapatkan info perkembangan pembangunan rumah. Dia pun mendatangi kantor PT KIM yang ada di dalam area kompleks perumahan Green New Residence.

"Mereka jawab belum. Saya tanya kapan, mereka bilang mundur kemungkinan sampai awal tahun 2018," kata AP.

Awal tahun 2018, AP menanyakan kembali tentang progres pembangunan. Tim marketing PT KIM kembali memberikan jawaban bahwa pembangunan rumah belum terlaksana. Mereka sempat menawarkan rumah di blok lain, namun AP menolak dengan alasan rumah yang ditawarkan bukan hook.

Singkat cerita, hingga awal tahun 2019 AP belum juga menerima kabar kapan rumah yang dia ajukan rampung dibangun.

"Saya merasa makin lama makin enggak benar," ujarnya.


Lokasi tengah perumahan Green New Residence (Dok. PPDPP Kementerian PUPR).


AP akhirnya mendatangi lagi PT KIM untuk mengajukan penagihan pembayaran rumah. Namun, dia menceritakan PT KIM kerap mempersulitnya.

Di akhir 2019 setelah mengunjungi kantor PT KIM yang kesekian kalinya, AP gusar kepada tim marketing karena calon rumah yang sudah dia bayar masih juga gaib. Marketing berdalih mereka baru mendapatkan info bahwa pelaksanaan pembangunan rumah baru akan dimulai sehabis lebaran tahun 2020.

Namun di tahun 2020 pula AP kaget bukan kepalang. Pihak marketing menyampaikan bahwa dia harus mengumpulkan data ulang untuk diajukan kembali ke pihak bank. Segala persyaratan KPR Perbankan yang telah diajukan, ternyata sudah hangus dan tidak berlaku lagi.   

Dia tak berniat untuk mengajukan permohonan kredit ulang ke bank BTN Depok karena sudah memutuskan untuk membatalkan pengajuan rumah. Selepas lebaran, AP kembali mengunjungi PT KIM dan mendapati kantor sudah tutup.

Dia mencoba menghubungi pihak marketing perumahan namun tidak ada yang mengangkat telepon. Keesokan harinya, dia kembali melayangkan panggilan dan kemudian disambut oleh salah seorang marketing PT KIM. Marketing itu beralasan kantor tutup karena keadaan saat itu baru saja memasuki musim pandemi.

Marketing menjanjikan akan mengurusi pembatalan rumah AP dalam dua Minggu ke depan. Bisa ditebak, pihak marketing sama sekali tidak memberikan kabar. AP tak tinggal diam. Dia mencoba mencari kontak marketing perumahan untuk mengejar kepastian uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan selama bertahun-tahun.

"Saya ketemu kontak marketingnya bernama Bu Endang dan menanyakan gimana kepastian refund yang saya ajukan. Dia menjawab PT KIM sudah tidak kerja sama lagi dengan developer karena katanya PT Griya Jaya Bersama belum membayar fee mereka," tuturnya.

AP tak menerima alasan jelas marketing PT KIM, meski menurut perusahaan tersebut kantor mereka tutup lantaran tak mampu membayar sewa. Marketing itu kemudian menyarankan AP untuk mendatangi kantor pusat PT KIM di area Grand Galaxy City, Bekasi. Sesampainya di kantor pusat PT KIM, ternyata ada 20 orang lain yang bernasib sama dengan dia.

Secara kolektif mereka kemudian memprotes PT KIM agar mengembalikan dana pembayaran pengajuan rumah yang sudah disetor. "Tapi di kantor pusat justru cuma ada marketing. Enggak ada kejelasan, marketingnya juga kabur-kaburan," ujar AP.

Salah seorang konsumen yang ikut ke lokasi mengajak AP untuk menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum. AP mengatakan dirinya saat itu tak segera menerima tawaran. Beberapa konsumen kemudian mengadukan masalah tersebut kepada APTA Attorney at Law. Pengaduan ditindaklanjuti dengan memasukkan berkas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Karena tak ada jalan lain, AP akhirnya memutuskan menempuh jalur yang sama. Menurut dia, APTA sudah menerima puluhan pengaduan untuk kasus penagihan pembayaran rumah dengan PT KIM dan PT Griya Jaya Bersama. Saat AP memohon pendampingan hukum, dia masuk ke tahap kedua pengaduan bersama 21 konsumen lain.


Contoh rumah Green New Residence. (Foto: Dok. PPDPP Kementerian PUPR).


Dalam dokumen yang diterima Law-Justice dari APTA, sebanyak 22 orang konsumen perumahan Green New Residence telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi pihak termohon dalam kasus ini adalah PT Griya Jaya Bersama.

Dalam surat yang dilayangkan tertanggal 1 November 2021 itu, AP selaku pemohon PKPU  menuntut PT Griya Jaya Bersama mengembalikan keseluruhan uang yang telah dibayarkan. Tuntutan ini dilakukan setelah AP melakukan pembatalan pembelian rumah dan meminta pengembalian dana sebanyak dua kali, yakni pada 24 Juli 2020 dan 18 Agustus 2021.

Adapun total tagihan yang dimintakan AP senilai Rp 48.005.000. Namun, karena PT Griya tak kunjung melunasi utangnya, maka perusahaan tersebut dikenakan denda sesuai Pasal 9 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 sebanyak 1 persen terhitung 30 hari sejak tanggal pembatalan. Artinya penghitungan denda dimulai 17 September 2020 sampai permohonan PKPU didaftarkan pada 1 November 2021.

Ada jarak waktu 410 hari dari tanggal jatuh denda hingga pendaftaran PKPU. Dengan begitu, PT Griya Jaya Bersama wajib membayar denda sebesar Rp 19.682.050. Total tagihan AP menjadi Rp 67.687.050.

Di samping AP, konsumen lain yang turut mengajukan permohonan PKPU adalah karyawan swasta berinisial ES. Sama seperti AP, ES mengajukan pembelian rumah lewat PT KIM di tahun 2017. Sekitar Agustus 2018, ES rampung membayar cicilan DP rumah senilai Rp 14.500.000. Awalnya, pihak marketing PT KIM menjanjikan akan dilakukan wawancara dengan Bank BTN di kantor PT Griya Jaya Bersama jika DP rampung terbayar.

"Namun saya menunggu selama 2018 sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali mengenai wawancara dengan pihak Bank," kata ES saat dihubungi Law-Justice, Kamis (11/11/2021).

ES mengaku tetap berbaik sangka meski belum memperoleh kabar. Setelah sekian lama menunggu, ES mencoba menghubungi marketing PT Griya Jaya Bersama untuk memperoleh kepastian wawancara.

"Kami kaget kala mendengar penjelasan dari pihak marketing kalau data kami hilang," kata ES.

PT Griya Jaya Bersama kemudian menyampaikan bahwa rumah yang dipesan ES di Blok E2 Green News Residence terkena saluran irigasi. PT Griya menyarankan agar ES pindah blok ke Blok K2. Dia menyetujui tawaran perusahaan dan dilakukan tanda tangan kesepakatan pembelian.

"Namun pembangunan tetap tidak terlaksana dengan alasan secara bertahap. Sampai kami lelah dan meminta refund ke pihak GJB dari tahun 2020. Dengan pengajuan dokumen kwitansi photocopy kami kasih, surat tanda terima ada, dan sampai ke pihak kuasa hukum September 2021 belum ada kabar," ungkapnya.

Dalam dokumen APTA, ES juga tercatat sebagai pemohon PKPU dengan nilai tagihan plus denda sebesar Rp 17.458.000. Bersama AP dan ES, ada sebanyak 20 orang lagi yang ikut menempuh jalur hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Total tagihan semua klien APTA dalam tahap dua pendampingan hukum konsumen PT Griya Jaya Bersama ini adalah sebesar Rp 438.056.896.

Jumlah tagihan dan konsumen tersebut belum mencakup semua total korban yang sebenarnya. Selain klien APTA, ada ratusan konsumen lain yang menjadi korban tipu-tipu PT Griya Jaya Bersama.

Salah seorang bekas marketing perumahan New Green Residence yang diwawancarai Law-Justice menyebutkan ada 600 orang konsumennya yang mengalami nasib serupa. Total kerugian mereka jauh lebih besar dibanding konsumen APTA, yakni senilai Rp 6,8 miliar.

Marketing yang tidak ingin disebutkan namanya ini bercerita, kegagalan para konsumen memperoleh hak rumah lantaran PT Griya Jaya Bersama membangun perumahan di area lahan sengketa.

"Beberapa kali saya memasarkan rumah tersebut pernah terjadi gugatan sengketa tanah sehingga saya cepat-cepat mengundurkan diri. Ada empat kepemilikan dalam satu tanah di situ," kata dia kepada Law-Justice.

Pada Oktober 2017 silam, pembangunan perumahan Green New Residence yang berlokasi di Kampung Baru, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Bekasi diprotes oleh sejumlah petani. Mereka menyebut pengembang perumahan, yakni PT Griya Jaya Bersama, menyerobot lahan milik para petani yang ada di Desa Kedung Pengawas.

Para petani pun kemudian menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi untuk meminta dukungan mengusir pengembang dari lahan perumahan tersebut.

Seorang perwakilan dari kelompok petani, Nurhuda, mengatakan, lahan perumahan Green New Residence masih dalam sengketa dan perkaranya masih dalam proses persidangan. Dia juga menyebutkan PT Griya belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah tersebut.

"Petani pada gigit jari karena lahannya sudah diserobot oleh pihak ketiga dan sudah jelas tanah ini masih dalam proses pengadilan. Ini juga sudah melanggar Perda karena enggak ada izin IMB-nya. Kami meminta pemerintah bertindak tegas untuk menutup proyek perumahan tersebut," kata Nurhuda ketika itu.

Yudi Darmansyah, yang ketika itu menjabat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, menyambut aspirasi para penggarap lahan tersebut. Dia menyatakan PT Griya Jaya Bersama melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

"Jelas itu sudah menyalahi Perda dan harus segera dihentikan pembangunannya," kata dia.

Legal Officer PT Griya Jaya Bersama, James, tak menjawab permintaan klarifikasi Law-Justice atas polemik perizinan perumahan Green New Residence. Dia juga tidak merespons panggilan, di samping tidak menjawab ketika dimintai tanggapan tentang gugatan PKPU terhadap PT Griya Jaya Bersama yang dilayangkan para konsumen. James hanya membaca pertanyaan yang dikirimkan Law-Justice lewat aplikasi pesan singkat, namun tidak memberikan balasan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, belum memberikan tanggapannya atas kasus pembangunan perumahan Green New Residence oleh PT Griya Jaya Bersama yang memakan korban ratusan konsumen.

Law-Justice sudah menyurati Herry untuk meminta data laporan publik tentang kasus perumahan mengingat banyaknya perusahaan yang membangun griya di atas lahan-lahan sengketa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, surat yang ditujukan kepada pejabat Kementerian PUPR itu belum terbalas.

Dalam situs Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, perumahan Green New Residence berstatus rumah subsidi. Ada sebanyak 135 unit rumah bersubsidi yang tercantum dalam situs tersebut. Green New Residence tercatat telah menjual rumah subsidi sebanyak 1.198 unit, namun belum ada satupun rumah komersil yang terjual dari total 287 unit.

Tertipu Rumah Murah Bersubsidi

Konsumen perumahan subsidi Green New Residence pun akhirnya menggugat PT Griya Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan sudah didaftarkan tanggal 1 November 2021.

Sidang Pertama perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Tanggal 9 November 2021, dengan klasifikasi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Griya Jaya Bersama kepada konsumen rumah bersubsidi yang uangnya tertahan.

Pengacara pihak korban Handika Febrian mengatakan sidang pertama sempat tertunda beberapa jam, namun akhirnya berhasil terlaksana.

"Dijadwalkan mulai jam 10, tapi ini belum mulai mungkin siang akan dimulainya," kata Handika kepada Law-Justice.


Sidang perdana PKPU dengan tergugat PT Griya Jaya Bersama (Foto: Givary Apriman/Law-Justice).


Handika menjelaskan terdapat enam poin tuntutan yang disoroti oleh pemohon dan diajukan ke PN Jakpus, salah satunya adalah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk seluruhnya.

Poin kedua dalam petitum adalah menyatakan Termohon PKPU/PT. GRIYA JAYA BERSAMA dan beralamat di Jl. H. Nausan No. 86, Kampung Pisangan, Kelurahan/Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan.

Kemudian, menunjuk Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Poin keempat yakni Menunjuk dan Mengangkat Pengurus yakni saudara Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-249 AH.04.03-2018, tertanggal 06 September 2018," demikian tertulis dalam surat permohonan PKPU tersebut.

Selanjutnya, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan menangguhkan biaya permohonan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.

"Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya," ujar kuasa hukum konsumen.

Handika menyebut Sidang Pertama harus tertunda ke agenda sidang kedua karena untuk memanggil tergugat dalam persidangan kasus tersebut. Sidang Kedua akan berlangsung tanggal 16 November 2021.

"Untuk selanjutnya nanti dikabari lagi," sebutnya.

Law-Justice mencoba untuk meminta konfirmasi kepada PT Griya Jaya Bersama terkait kasus gugatan tersebut. Namun Kuasa Hukum PT Griya Jaya Bersama enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait kasus ini.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, kasus rumah subsidi yang masih menjadi permasalahan adalah pengembang yang tak kunjung memenuhi janjinya kepada konsumen.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih menuturkan bila polemik tersebut masih mendominasi pengaduan yang masuk ke YLKI hingga pertengahan tahun ini.

Suliarsih mengatakan pengaduan di sektor properti yang masuk ke pihaknya antara lain seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, tata letak yang tidak sesuai dengan konsumen, seperti jauhnya akses fasilitas umum.

“Pengaduan masih didominasi oleh pembangunan yang tidak sesuai perjanjian awal atau molor. Seharusnya empat tahun setelah dibangun bisa diserahterimakan atau ditempati tapi nyatanya tidak. Ini sudah sejak lama juga sebenarnya,” tutur Suliarsih kepada Law-Justice.

Meski begitu, Suliarsih tidak memberikan secara rinci terkait berapa jumlah pengaduan di sektor properti yang masuk ke YLKI sepanjang tahun 2020 dan 2021. Namun, sejak tahun kemarin pengaduan di sektor tersebut berada di urutan kedua setelah pengaduan platform dagang.

Suliarsih memaparkan bahwa tahun 2019 total aduan konsumen secara individu kepada YLKI mencapai 563 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 kasus di antaranya atau sekitar 14,4% merupakan pelaporan terkait sektor properti.

"Bila mengacu pada data tahun tersebut, jenis permasalahan yang paling sering terjadi di sektor properti mencakup pembangunan 26,1%, refund 23,8%, dokumen 9,5%, spesifikasi bangunan 9,5%, dan sistem transaksi 5,9%," paparnya.

Selain itu, YLKI mencatat permasalahan lain yang sebenarnya banyak terjadi namun tidak diadukan adalah pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 11/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah.

Regulasi itu terkait dengan apabila konsumen membatalkan pembelian pada saat pemasaran bukan disebabkan kelalaian pengembang, maka pengembang wajib mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 10 persen dari pembayaran yang telah diterima, ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.

“Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak demikian. Uang muka dicicil ke developer belum masuk cicilan KPR (kredit pemilikan rumah) di bank, baru ke developer-nya saja. Di tengah jalan konsumen batal tetapi uang yang diambil developer lebih dari 10% atau malah yang disetorkan semua tak dikembalikan,” ujarnya.

Hal lain yang masih menjadi sorotan adalah upaya dari pemerintah dalam memberi perlindungan pada konsumen properti masih belum maksimal lantaran tidak adanya pengawasan ketat serta sanksi yang mampu membuat jera pengembang.

"Selain itu pemerintah juga perlu giat untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat," sorotnya.

Industri Rumah Murah Minim Pantauan, Swasta Makin Berkuasa

Pengamat Properti Panangian Simanungkalit turut angkat bicara mengenai permasalahan dalam dunia properti. Indonesia, kata dia, saat ini belum bebas dari masalah kekurangan rumah.

Panangian mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini masih kalah jauh dengan negara seperti China, Amerika Serikat, bahkan negara tetangga Singapura yang pemerintahnya memiliki perencanaan kuat soal perumahan.

Banyak kendala yang dihadapi, posisi pemerintah saat ini tak kuasa mengatasinya. Bahkan, sejak tahun 1986 ketika terjadi ekspansi perbankan di Indonesia, tanah sudah dikuasai swasta.

"Sejak itulah, sektor perumahan mulai dikuasai oleh swasta. Hingga sekarang, penyediaan perumahan di Indonesia bergantung pada swasta. Padahal sebelumnya, perumahan masih dikuasai Pemerintah melalui Perum Perumnas," kata Panangian kepada Law-Justice.

Terkait permasalahan rumah subsidi salah satu yang menjadi masalah sampai hari ini, Panangian menyebut jumlah subsidi yang diberikan pemerintah jauh dari harapan. Misalkan pada tahun ini, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk 157.500 unit rumah.

Bagi Panangian, jumlah tersebut jauh dari cukup. Jika dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk Indonesia, maka ada kekurangan sekitar 15 juta unit rumah. Meskipun Presiden Jokowi menargetkan Program Satu Juta Rumah (PSR) sejak April 2015, namun kenyataanya tidak pernah tercapai.

"Banyak pejabat terkait memberikan pernyataan bahwa program ini akan berhasil. Tapi bagi saya, itu mustahil jika lahan-lahan di perkotaan masih dikuasai swasta,” ujarnya.


Ilustrasi rumah bersubsidi (Foto: Law-Justice/Robinsar Nainggolan).


Menurutnya, permasalahan utama yang melatarbelakangi kegagalan pembangunan rumah subsidi ini adalah karena kontrol yang minim di pemerintah pusat. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi justru malah memperparah keadaan dan seharusnya soal perumahan ini dikontrol secara terpusat.

Tidak hanya itu, terkait dengan kelembagaan perumahan yang sudah tak lagi ditangani oleh Kementerian khusus perumahan, pemerintah juga lemah mengubah kebijakan terkait perumahan.

“Prestasi pemerintah soal perumahan masih tidak sesuai ekspektasi karena Presiden Jokowi tidak bisa memberikan arahan solusi agar kepemilikan rumah mudah diwujudkan, jika ingin merubah regulasi sudah telat juga. Mungkin pemerintahan selanjutnya bisa memperbaiki,” kata dia.

Law-Justice mencoba untuk menghubungi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait permasalahan rumah subsidi di Indonesia. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Tapera belum memberikan konfirmasi.

Riset yang dilakukan oleh Law-Justice terkait dengan Tapera ditemukan beberapa polemik, misalnya Program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020.

Regulasi ini dikritik oleh para kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, seluruh pekerja seperti ASN, karyawan BUMN, BUMD, swasta, dan anggota TNI-Polri diwajibkan menjadi peserta dengan membayar iuran bulanan melalui pemotongan gaji.

Sebagian komponen iuran juga harus ditanggung oleh pemberi kerja. Padahal sebelum ada Tapera, gaji pekerja sudah dikenakan berbagai potongan setiap bulannya untuk berbagai iuran wajib pemerintah.

Tapera juga mendapat kritikan karena berduplikasi dengan sejumlah program asuransi wajib lainnya yang telah diikuti oleh para pekerja, antara lain BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki program pembiayaan perumahan dan tabungan pensiun.

Tidak heran bila iuran yang dikenakan oleh BP Tapera kepada para pekerja menuai banyak pro-kontra dikalangan masyarakat. Sebagian besar ahli ekonomi mengkhawatirkan bila Tapera merupakan bagian dari akal-akalan pemerintah.

Tingginya defisit anggaran bisa jadi adalah sebuah alternatif pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dari pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dana yang dihimpun melalui Tapera cukup besar setiap tahunnya.

BP Tapera dibentuk untuk menggantikan dan memperluas jangkauan pembiayaan perumahan dari sebelumnya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang hanya ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, modal awal BP Tapera bernilai Rp2,5 triliun yang terdiri atas Rp2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasilnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera dan Rp500 miliar untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi badan itu.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, terkait dengan polemik rumah bersubsidi perlu adanya kepastian hukum dari pemerintah. Hal itu terutama terkait dengan adanya penghentian program bantuan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai bulan Oktober 2021 lalu.

"Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum mengenai program rumah bersubsidi terutama sampai akhir tahun ini," kata Junaidi kepada Law-Justice.

Junaidi menyebutkan pemerintah perlu sadar kepada kondisi di lapangan dan terus melakukan pemantauan kepada pengembang dengan memastikan jika program subsidi dapat tereksekusi dengan baik.

Terutama, kata dia, berubahnya skema FLPP ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jangan sampai jadi penghambat untuk masyarakat dalam memiliki rumah subsidi.

“Semoga pengalihan ini tidak menghambat masyarakat dalam memiliki rumah, khususnya untuk rumah subsidi. Kami berharap di Januari 2022 pengalihan ini selesai, dan bisa dilaksanakan FLPP oleh BP Tapera,” ujarnya.

Apersi mencatat dalam realisasi akad KPR bersubsidi dari Bulan Januari sampai 10 November 2021 telah mencapai 103.000 unit. Penyaluran dana FLPP PPDPP dari Januari hingga akhir Oktober 2021 sebanyak 178.128 unit dengan nilai Rp19,57 triliun.

“Ada sebesar 60% dari total realisasi KPR FLPP. Itu artinya lebih dari separuh rumah yang support itu Apersi. Sebagian besar pemasok pembangunan rumah bersubsidi tersebut dilakukan di provinsi Jawa Barat,” ujar Junaidi.

Secara keseluruhan Junaidi berharap, pelaksanaan rumah subsidi kedepannya tidak ada kendala karena sudah ada Tapera. "Jangan sampai pengembang dan konsumen dibuat bingung. Pemerintah harus memberikan pernyataan tegas," harapnya.

Junaidi menuturkan, dengan padatnya jumlah penduduk di Jawa Barat maka pembangunan rumah bersubsidi sebagian besar dilakukan di provinsi tersebut. Karenanya, barometer pembangunan perumahan bersubsidi di Indonesia ada di Provinsi Jawa Barat.

"Untuk melihat kondisi perumahan di Indonesia seperti apa, ya indikatornya di Jawa Barat. Banyak permasalahan pelik perumahan di Jawa Barat sehingga kalau masalah rumah di Jawa Barat ini selesai, maka pembangunan perumahan di Indonesia akan mulus-mulus saja,” pungkasnya.

 

Kontribusi Laporan: Rio Alfin, Januardi Husin, Ghivary Apriman

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar