Pandora Papers Telan Korban, Presiden Chile Terancam Dimakzulkan

Rabu, 13/10/2021 22:45 WIB
Presiden Chile Sebastian Pinera (CNN)

Presiden Chile Sebastian Pinera (CNN)

Jakarta, law-justice.co - Kubu oposisi pemerintah bergerak untuk memakzulkan Presiden Chile Sebastian Pinera setelah tersangkut kasus Pandora Papers. Pinera dikabarkan terlibat dalam penjualan kontroversial sebuah perusahaan pertambangan melalui perusahaan milik anak-anaknya.


Anggota Kongres Tomas Hirsch berpendapat, Pinera menggunakan `kantornya` untuk urusan pribadi, dikutip AFP, Rabu (13/10/2021).

Tuduhan ini dilontarkan pada Kongres Majelis Rendah Chili dalam upaya pertama kubu oposisi memakzulkan Pinera.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Chile mengatakan pada Jumat (8/10/2021) bahwa ia akan membuka penyelidikan atas penjualan proyek pertambangan yang melibatkan keluarga Pinera tersebut.

Mengutip Reuters, dokumen Pandora Papers mengungkapkan penjualan tambang Dominga, sebuah proyek tembaga dan besi yang dinilai aktivis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kebocoran ini menuai kontroversi karena penjualan properti yang dilakukan bergantung pada peraturan lingkungan yang menguntungkan pihak Pinera.

Pinera membantah tuduhan ini. Dalam Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), dikatakan bahwa perusahaan pertambangan Chile, Dominga, yang sebagian dimiliki oleh anak-anak Pinera membuat kesepakatan senilai $152 juta (setara Rp2,1 triliun) dengan perusahaan lain milik salah satu teman dekat Piñera, Carlos Alberto Délano.

Kesepakatan ini dilakukan ketika Pinera baru menjabat selama sembilan bulan, yakni pada Desember 2010.

Tak hanya berkutat dengan ancaman pemakzulan, Pinera juga tersangkut kasus dengan suku Mapuches.

Pada Selasa (12/10), Pinera mengumumkan keadaan darurat di 72 komunitas yang berada di dua wilayah Chile. Pengumuman ini dilakukan lantaran negara ini mengalami serangan dari kelompok masyarakat adat Mapuche yang menuntut pengembalian tanah leluhur mereka.

Pinera menyatakan, keadaan darurat ini dilakukan "untuk dapat melindungi penduduk, untuk menjaga ketertiban umum dan supremasi hukum."

Walaupun begitu, keputusan ini membatasi pergerakan sosial masyarakat Chile.

Sementara itu, sekitar 12 persen dari 19 juta penduduk Chile berasal dari Mapuches, suku asli negara itu. Setengah dari mereka tinggal di komunitas pedesaan yang miskin.

Mengutip Channel News Asia, para pemimpin Mapuches menuntut tanah yang saat ini dimiliki oleh pertanian dan perusahaan penebangan kayu di Chile dikembalikan kepada mereka.

Kurangnya solusi terhadap tuntutan Mapuche mendorong kelompok radikal menyerang truk dan properti pribadi selama sepuluh tahun terakhir.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar