DPR Minta Pemerintah Laporkan Perkembangan Vaksin Merah Putih

law-justice.co - Anggota Komisi Riset (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah melaporkan kepada publik perkembangan uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih.

Menurutnya, pemerintah harus memberi perhatian yang cukup kepada upaya pengembangan produk inovasi nasional, agar tahap uji klinis, produksi, dan distribusi vaksin Merah Putih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"PKS minta Pemerintah menyampaikan kemajuan produksi vaksin Merah Putih ini ke publik secara reguler. Masyarakat ingin tahu perkembangan uji klinis dan persiapan produksi vaksin hasil inovasi anak bangsa tersebut," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Law-Justice, Kamis (7/10/2021).

Mulyanto mengungkapkan publik mengharapkan vaksin Merah Putih bisa segera mendapat emergency use authorization (EUA) dari BPOM. Berikutnya, vaksin akan diproduksi massal dan didistribusikan sesuai jadwal, yakni awal tahun 2022.

Di samping itu, Mulyanto juga meminta pemerintah memasukkan vaksin Merah Putih ini ke dalam skema program vaksinasi nasional sehingga bersifat penugasan (mandatori).

"Kebutuhan vaksin kita sangat besar karena populasi kita yang besar. Belum lagi untuk keperluas booster dan pengulangan. Peluang ekspor juga dimungkinkan untuk menambah devisa negara," katanya.

Saat ini, sudah seharusnya pemerintah fokus untuk membangun pabrik vaksin Merah Putih hasil inovasi domestik. Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah membuang jauh-jauh ide untuk membangun pabrik vaksin asing di Indonesia.

"Kalau bangsa sendiri bisa bangun pabrik vaksin nasional, kenapa harus bangun pabrik vaksin asing? Tidak masuk akal itu," ujarnya.