KLB Demokrat dan Strategi Istana Bungkam Demokrasi

law-justice.co - Publik dihebokan dengan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang memilih Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum. Moeldoko sendiri masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Istana.

Dari berbagai berita di media, KLB berjalan lancar dan sukses secara aklamsi memilih Moeldoko, mantan Panglima TNI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY sendiri adalah pendiri Partai Demokrat, mantan Ketua Umumnya dan masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

KLB Medan sukses di gelar, meski langgar Prokes yang selalu dianjurkan oleh Presiden Jokowi agar dapat dipatuhi. Polisi pun lakukan pembiaran atas Kongres Partai Demokrat yang lahirkan ketegangan dan konflik ini.

Publik mencatat, belakangan ini Partai Demokrat yang di Nahkodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putera SBY ini, kritis atas sejumlah hal yang dilakukan oleh Rezim Jokowi di saat banyak partai lain cenderung cari aman, safety palyer. Apalagi banyak partai di DPR cuma jadi tukang stempel doang.

Apalagi SBY, sebagai mantan ketum Demokrat dan mantan Presiden dua periode dan mantan wapres JK, juga mantan menko Kwik Kian Gie, Mantan Menko dan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli serta mantan mentri Kelautan Susi Pujiastuti terdengar dan sangat kritis atas jalannya demokrasi di negeri ini.

Publik, lalu bertanya. Dengan membiarkan Moeldoko kepala KSP terpilih dalam KLB Demokrat di Medan itu, tidakkah Istana terlibat? Atau memang Presiden Jokowi merasa risih dan terancam atas sikap kritis Partai Demokrat dan SBY turut membidani KLB itu?

Kalau tidak, KLB yang terjadi kerumunan di ruang tertutup dibiarkan? Dan Polisi tidak membubarkan, sebagaimana tindakan pembubaran yang di lakukan oleh Polisi di tempat lain atas pelanggaran Prokes?

Apakah KLB Demokrat ini adalah bagian dari strategi pembungkaman demokrasi oleh Rezim Jokowi agar siapapun tidak boleh kritik dan kritis atas jalannya pemerintahan mantan Wali Kota Solo itu. Sehingga Partai Demokrat harus diberi pelajaran dengan cara di aduk-aduk dan dirusak?

Sungguh demokrasi di negeri akan terancam bangkrut, jika benar pembiaran KLB- Demokrat itu akibat dosa Demokrat yang kritis?

Istana dan Presiden Jokowi akan dianggap sebagai biang kerok rusaknya stabilitas politik dan keamanan nasional atas pembiaran KLB Demokrat. Dan bisa dianggap KLB itu sebagai pengalihan isu atas sejumlah isu-isu besar yang goyahkan stabilitas kekuasaan saat ini.

Tidak bisa dihindari asumsi dan presepsi publik yang anggap Jokowi ngobok-ngobok Demokrat dengan menggunak Moeldoko.