Jakarta, law-justice.co - Tampaknya ada kebingungan yang tengah dihadapi Presiden Joko Widodo dalam mengatur para menteri dan jajarannya dalam pemerintahan periode kedua.
Hal itu berkenaan dengan adanya silang pendapat yang baru-baru ini muncul mengenai mudik lebaran dimana pernyataan Jubir Presiden diralat oleh Kemensesneg. Serta rencana pembebasan narapidana korupsi oleh Kemenkumham yang ditentang staf KSP.
Menurut aktivis Natalius Pigai, pandangan yang saling bertabrakan ini membuat Presiden Joko Widodo seakan tak bisa berbuat banyak.
"Presiden sendiri sepertinya bingung dan gamang. Presiden stagnan dengan perbedaan pendapat para bawahannya," kata Natalius Pigai, Sabtu (4/4).
Ia menduga, komunikasi yang dibangun presiden terhadap para menteri Kabinet Indonesia Maju tak berjalan mulus. Hal itulah yang memicu para menteri seakan bekerja sendiri-sendiri.
"Dia mungkin close komunikasi dengan semua anak buahnya, sehingga di situ kita bisa tahu Ngabalin berkoar-koar, Fadjroel, Luhut, Pratikno berkoar-koar mewakili istana, KSP juga sama. Tapi selama ini apa yang mereka katakan seperti bukan perintah presiden," katanya.
Buruknya bangunan komunikasi orang-orang istana inilah yang diduga turut memicu para pemerintah daerah berjalan sendirian dalam mengambil kebijakan. Sebut saja mengenai penanganan virus corona.
Beberapa daerah memilih untuk melakukan karantina lokal sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan tegas.
"Tidak mengherankan kalau rakyat dalam suasana corona, yang melakukan lockdown justru daerah, bukan pemerintah pusat," sambung mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Dengan demikian, ia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo di sisa periodenya untuk melakukan perombakan kabinet. Hal itu demi terciptanya pemerintahan yang sejalan dengan arahan kepala negara.
"Copot saja menteri-menteri dan staf yang bikin gaduh. Evaluasi semuanya," tutupnya. (Rmol)