Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera berharap agar partainya bisa tetap menjadi oposisi pada pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Pernyataan itu disampaikan Mardani sekaligus merespons penolakan mantan kompatriot mereka, Partai Gelora. Menurut Mardani, partainya sejak awal memiliki visi dan proposal yang berbeda untuk pemerintahan baru.
"Proposalnya kita sama Mas Anis [Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora] beda. Dan visinya beda. Kalau saya, oposisi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (29/4).
Menurut dia, keberadaan oposisi sehat bagi demokrasi. Mardani ingin PKS tetap menjaga pemerintah dari luar agar tetap bekerja untuk masyarakat.
"Sehat kok, sekalian. Kita jaga pemerintah biar bekerja betul-betul buat rakyat," kata dia.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029.
Gelora menilai PKS kerap menyerang negatif Prabowo-Gibran dan Jokowi saat Pilpres 2024, serta dinilai kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
Sekjen Gelora Mahfuz Siddik bahkan menuding PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf Amin usai Pilpres 2019.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz.
Elite-elite Partai Gelora merupakan matan petinggi PKS. Mereka di antaranya Ketum Partai Gelora Anis Matta yang sempat menjadi presiden PKS.
Kemudian Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dulunya juga merupakan politikus PKS. Mahfuz yang kini menjabat Sekjen Partai Gelora juga sempat menjadi pimpinan Fraksi PKS di DPR.