Putusan MA soal Batas Usia Cakada, Zainal: Seperti Mau Bodohi 1 Negeri
Pakar yang juga Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng mengkritisi putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah.
Ketika Putusan Mahkamah Agung Makin Meluaskan Tentakel Dinasti Jokowi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah yakni Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi 30 tahun, justru meluaskan tentakel dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nawaitu Redaksi
Menanti Prabowo Membuka Kunci Penghalang Rakyat Indonesia Sejahtera
Bahwa negara Indonesia itu sangat kaya sumberdaya alamnya sudah banyak diketahui bukan saja oleh bangsa Indonesia sendiri tetapi juga oleh warga dunia pada umumnya. Itulah sebabnya banyak negara di dunia yang merasa iri dan mengincar kekayaah alam Indonesia sehingga berkali kali Indonesia jatuh ke tangan penjajah asing mulai Belanda sampai Jepang sampai dengan kemudian kita merdeka di tahun 1945.
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Melibas Juara Eropa Menuju Final
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Ganda indonesia yang masih ganas menyelamatkan wajah Indonesia di Singapore Open 2024, dalam kompetisi BWF World Tour Super 750 yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Singapura Sabtu (1/6/2024).
Putusan MA Soal Batas Usia Kepala Daerah Langgengkan Dinasti Politik
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan ihwal aturan batas usia calon kepala daerah dianggap membuka jalan untuk memuluskan dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata Peneliti ICW Seira Tamara, tudingan soal melanggengkan dinasti politik Jokowi melalui putusan MA ini terkait putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang saat ini santer diisukan bakal maju sebagai calon gubernur.
Buntut Putusan MA, KPUD DKI Tunggu Regulasi Pusat
Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun saat pelantikan. Dikhawatirkan akan mengganggu proses Pilkada yang sudah berjalan. KPUD DKI jakarta memilih menunggu regulasi dari KPU RI.
Korupsi APD: Libatkan Petinggi Kemenkes dan BNPB
Penyidikan kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengacu pada temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diduga ada penyelewengan anggaran negara hingga Rp625 miliar dari proyek pengadaan 5 juta APD pada masa pandemi Covid-19, 2020 lalu. Pihak yang terlibat diduga mulai dari Kemenkes selaku penanggung jawab proyek, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki dana anggaran hingga dua perusahaan swasta, yakni PT Energi Kita Indonesia (EKI) dan PT Permana Putra Mandiri (PPM) yang menggarap proyek dengan total anggaran Rp3,03 triliun itu.
MKD Minta Polisi Tindaklanjuti Kasus Pemalsuan Enam Plat Nomor DPR RI
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin meminta Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap kasus pemalsuan pelat DPR RI .
Starlink Ancam Penyedia Layanan Internet Lokal
Diam-diam, ternyata Starlink telah meluncurkan layanan untuk ponsel. Dengan layanan ini pengguna dapat menggunakan layanan bernama Direct-to-Cell untuk berkirim SMS, telepon, hingga berinternetan. Starlink akan terhubung langsung ke ponsel. Dikhawatirkan akan membabat habis semua ekosistem telekomunikasi.