Resmi, Brigjen Dwi Irianto Jabat Kapolda Sulawesi Tenggara
Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Brigjen Dwi Irianto sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru.
Ini Deretan Partai Politik yang Ajukan Sengketa Pileg 2024 ke MK
Sejak hari Senin, 29 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memproses perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024. Sidang perdana masuk tahap pemeriksaan pendahuluan.
Resmi, Pemerintah Perpanjang Izin Tambang Vale hingga Tahun 2045
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) hingga 2045.
Info Lowongan Kerja BUMN, Perum DAMRI Butuh Lulusan SMA/SMK
Saat ini, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI sedang membuka lowongan kerja terbaru untuk lulusan minimal SMA/SMK.
Izin Tambang Freeport Bakal Diperpanjang Pemerintah Hingga Tahun 2061
Pemerintah dikabarkan akan memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun, yakni hingga 2061 selepas berakhirnya kontrak pada 2041.
Perintah Tangkap Netanyahu, Kedubes Israel Semua Negara Diminta Siaga
Di tengah rumor Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) yang disebut akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seluruh kedutaan besar Israel di semua negara diminta siaga.
UU DKJ: Pilgub Tetap Ada & KTP Jutaan Warga Jakarta Harus Ganti
Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pada 25 April 2024, sehingga beleid terbaru itu pun mulai berlaku saat itu juga.
Hakim Konstitusi Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Terkait PSI
Hakim Konstitusi, Anwar Usman dipastikan bahwa dilarang mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif yang terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Diungkap di Sidang: SYL Bayar Biduan Rp50-100 Juta Pakai Uang Kementan
Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan RI) disebut-sebut digunakan mantan Menteri Pertanian (Mentan RI), Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di antaranya untuk membeli kacamata, membayar biaya sunat cucu, pesan makanan via online, hingga uang kementan untuk bayar biduan.
Respons DPR RI soal Heboh Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam
Menyusul hebohnya larangan buka selama 24 jm bagi toko kelontong kecil, atau sering disebut warung Madura, anggota parlemen turut bersuara keras. Sebagai informasi, larangan yang di Bali ini dinilai hanya menguntungkan untuk pengusaha minimarket bermodal besar.