Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan dugaan suap Rp12 miliar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian (Kementan).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 67 orang.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) secara resmi melimpahkan berkas perkara `Crazy Rich` Budi Said kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Budi merupakan tersangka kasus rekayasa jual beli emas Antam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengunggah rincian harta kekayaan (LHKPN) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dari data yang disampaikan pada 23 Maret 2024 itu, Jokowi mempunyai harta kekayaan senilai Rp95,8 miliar.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara melontarkan kritik soal revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi.
Karena keberatan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan hanya divonis dengan pidana enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding.
Kepolisian Indonesia (Polri) berhasil menangkap gembong narkoba jaringan internasional, Fernando Tremendo Chimenea di Filipina.
Dalam kasus dugaan korupsi kegiatan impor gula oleh PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) pada periode 2020-2023, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) kembali menetapkan satu tersangka baru.
Hakim Konstitusi, Anwar Usman dikabarkan masih dapat ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 meskipun dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode berikutnya.