Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan mengucapkan salam lintas agama bukan implementasi dari toleransi.
Presiden Joko Widodo mengaku dirinya belum membaca secara lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun.
Anggota Komisi V DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron khawatir Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 2,5 persen gaji pekerja PNS hingga swasta per bulannya menjadi sumber korupsi baru.
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah terlalu dipaksakan, bernuansa tidak objektif dan rasional.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan alasan hakim mengeluarkan putusan soal syarat minimal usia calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur yang terbilang singkat.
Aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Aksi Lamisan pada Kamis (30/5/2024) adalah aksi yang ke 816 kalinya. Robinsar Nainggolan
DPP Partai NasDem buka suara terkait sejumlah nama elite partai yang disebut dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan terdakwa Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Salah satu anggota Komite Tapera adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di dalam komite tersebut, untuk menunjang kinerja Sri Mulyani, ia berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp 29,25 juta per bulannya. Besaran honor yang diterima Sri Mulyani sama dengan honor yang juga diberikan untuk anggota Komite Tapera lain, yakni Ida Fauziah yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan.
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani deretan nama yang menjadi anggota panitia seleksi (pansel) calon komisioner dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Ada sembilan nama yang masuk dalam pansel tersebut.