Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyita satu unit rumah milik eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/5).
Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi memberikan teguran keras kepada Garuda Indonesia setelah pesawat yang mengangkut jemaah haji kloter lima embarkasi Makassar mengalami kerusakan salah satu mesin.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie buka suara merespons gelombang kritik terkait uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi yang kian mahal.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa bakal segera menerapkan kebijakan pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan bermotor.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan dugaan suap Rp12 miliar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian (Kementan).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 67 orang.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) secara resmi melimpahkan berkas perkara `Crazy Rich` Budi Said kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Budi merupakan tersangka kasus rekayasa jual beli emas Antam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengunggah rincian harta kekayaan (LHKPN) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dari data yang disampaikan pada 23 Maret 2024 itu, Jokowi mempunyai harta kekayaan senilai Rp95,8 miliar.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara melontarkan kritik soal revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi.
Karena keberatan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan hanya divonis dengan pidana enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding.