Anthony Budiawan: Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Tidak Manusiawi
Pakar Ekonomi Senior, Anthony Budiawan menganggap bahwa kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dipaksakan pemerintahan Presiden Jokowi tidak manusiawi.
Ketika Pancasila Kini Cuma Sekadar Jargon Elite Politik
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etik pengelolaan pemerintahan dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Agar Tak Didenda, Pengguna Jalan Tol Wajib Daftar Aplikasi Cantas
Sistem transaksi jalan tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan segera diterapkan di sejumlah ruas jalan tol di Indonesia. Dengan penerapan sistem baru tersebut, masyarakat wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi khusus bernama Cantas.
Ini Beasiswa S1-S3 Luar Negeri Sepi Peminat,Kuliah & Uang Saku Gratis
Mahasiswa yang punya cita-cita kuliah ke luar negeri, ada 18 beasiswa S1-S3 yang bisa kamu coba. Sebanyak 18 beasiswa S1-S3 ke luar negeri ini sepi peminat atau pendaftarnya relatif lebih sedikit dibanding berbagai beasiswa luar negeri bergengsi lainnya.
PKS Minta Pemerintahan Jokowi Jelaskan Lokasi Tanah untuk Tapera
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk menjelaskan di mana lokasj tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan rakyat hasil pemotongan gaji secara sepihak sebesar 3 persen itu.
Moeldoko Pastikan Pemerintah Bakal Berlakukan Program Tapera
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menegaskan bahwa, masyarakat keliru dalam memahami program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut dia, mekanisme untuk dana Tapera ini bukan dengan potong gaji atau iuran tetapi bersifat tabungan wajib.
Putusan MA soal Batas Usia Cakada, Zainal: Seperti Mau Bodohi 1 Negeri
Pakar yang juga Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng mengkritisi putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah.
Ketika Putusan Mahkamah Agung Makin Meluaskan Tentakel Dinasti Jokowi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah yakni Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi 30 tahun, justru meluaskan tentakel dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nawaitu Redaksi
Menanti Prabowo Membuka Kunci Penghalang Rakyat Indonesia Sejahtera
Bahwa negara Indonesia itu sangat kaya sumberdaya alamnya sudah banyak diketahui bukan saja oleh bangsa Indonesia sendiri tetapi juga oleh warga dunia pada umumnya. Itulah sebabnya banyak negara di dunia yang merasa iri dan mengincar kekayaah alam Indonesia sehingga berkali kali Indonesia jatuh ke tangan penjajah asing mulai Belanda sampai Jepang sampai dengan kemudian kita merdeka di tahun 1945.