Usman Hamid:

Semakin Beragama, Orang Semakin Tidak Menggunakan Akal

Jum'at, 13/09/2019 17:03 WIB
Usman Hamid (law-justice.co)

Usman Hamid (law-justice.co)

law-justice.co - Perjuangannya membela hak asasi manusia (HAM) di tanah air bermula saat ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti  tahun1998-1999. Ia lalu aktif bersama Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), untuk mengusut tuntas atas insiden penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998.

Dua dekade lebih paskareformasi, pria yang menuntaskan studi masternya di The Australian National University ini masih konsisten memperjuangkan HAM di Indonesia. Usman Hamid dikenal teguh mengawal kasus meninggalnya aktivis Munir Said Thalib. Pada 17 November 2005 bersama Suciwati, istri mendiang Munir, dan para aktivis HAM, Usman sengaja datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan hanya untuk melihat dan mendengarkan persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot senior Garuda Indonesia, melainkan juga kebagian tugas mencegat Muchdi Purwoprandjono, pensiunan tentara berpangkat mayor jenderal, yang dijadwalkan hadir untuk memberikan kesaksian sebagai mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN).

Perjalanannya sebagai seorang aktivis, bukan berarti tanpa risiko. Pada tahun 2005, Usman pernah secara resmi dijadikan tersangka dalam pengaduan pencemaran nama baik. Ia  dimintai keterangan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Bersamanya, Rachlan Nashidik turut juga dilaporkan karena dianggap Hendropriyono, sebagai penuntut, telah menyebarkan fitnah.

Tiga tahun kemudian, ia menjadi pembicaraan hangat setelah menolak tawaran Partai Demokrat untuk mengisi kursi pengurus partai politik tersebut. Usman mengatakan tawaran itu disampaikan langsung oleh Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada Oktober 2017, ia mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk membuka arsip nasional mengenai kasus 1965. Saat itu bertepatan dengan terbukanya dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai laporan kedutaan besar AS Tahun 1964-1968. Sebab hasil pengungkapan dokumen AS itu bukan jadi alasan pemerintah menolak bukti baru. Malah harusnya itu harus diverifikasi.

Begitu pula dengan kasus Papua Barat, Usman menegaskan perlunya dialog terbuka mengenai Papua ini bukan sekadar menghasilkan rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Dia menyebut mesti dibentuk Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, serta Komisi Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah. Komisi Kebenaran tersebut, lanjutnya, penting melanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh LIPI untuk membicarakan marginalisasi orang Papua karena banyak pendatang, kekerasan, rasisme, pentingnya dialog dengan prasangka positif, termasuk membahas masalah referendum.

Bahkan pengungkapan penyiram penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak kunjung terungkap. Usman pun membawa kasus itu hingga ke Kongres Amerika Serikat, Juli 2019 lalu. Menurutnya ada penyidik KPK selain Novel Baswedan yang juga diintimidasi dan diserang saat mengusut korupsi di sektor sumber daya alam. Ini tentunya jadi alasan Amnesty untuk menggalang dukungan bagi KPK dari dunia internasional. Alasan kedua, serangan terhadap Novel tak cuma soal Novel belaka. Serangan ini mengindikasikan masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Terakhir, kasus Novel adalah ancaman terhadap siapapun yang memperjuangkan tegaknya negara hukum yang bebas korupsi maupun kekerasan dan pelanggaran HAM.

Baru-baru ini ia aktif pula mengawal kasus kerusuhan serta korban meninggal dalam peristiwa 21-22 Mei 2019 di Bawaslu. Menurut Usman yang belum disampaikan oleh Polri adalah, soal dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi di lokasi yang lain. Sejauh ini Polri baru mengungkap penganiayaan oleh polisi di Kampung Bali.

Law-justice.co mendapat kesempatan untuk berbincang lebih jauh dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini, berikut petikannya:

Isu HAM saat ini tidak lagi menjadi prioritas pemerintah, menurut Anda?

Soal hak asasi manusia sudah menjadi identitas kebangsaan Indonesia dan ketetapan negara. Jadi siapa pun yang memimpin negara ini harus melaksanakannya, bukan berarti ia memprioritaskannya atau tidak. Kehendaknya atau tidak, itu harus diluruskan dulu. Seolah kita mau berterima kasih karena ada pemimpin yang mau memprioritaskan hak asasi manusia, padahal itu biasa saja, itu memang mandatnya. Kalau lebih mementingkan soal lain, itu tidak bisa.

Apakah pemilu kita menghasilkan orang yang memimpin saja atau negarawan? Seorang negarawan pasti mengambil risiko, kalau tidak ya saya ragu dia dibutuhkan masyarakat atau tidak. Apalagi kalau sudah mengatakan HAM bukan prioritas, HAM bukan masalah utama itu sama seperti negara-bangsa-masyarakat-manusia ini bukan yang utama. Itu masalah.

Ketika kemarin pidato istana, HAM bukan yang utama, itu seperti konstitusi bukan yang utama. Jadi saya kira itu soal Jokowi, dia pernah berjanji dan komitmen untuk melaksanakan konsekuensi sebagai presiden, agenda HAM untuk pemimpin besar.

Seperti apa perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya?

Kita perlu orang seperti Gus Dur. Yang sering kita temui pasca Gus Dur, berusahanya pun enggak kelihatan. Masa SBY, kasus Munir sedikit tertangani karena ada desakan, bahkan dari kalangan internasional. Tanpa tekanan pasti tidak akan selesai.

Siapapun yang jadi presiden Indonesia sadar akan risiko itu, hanya masalahnya mereka mau apa tidak. Hanya Gus Dur mau dengan risiko itu. TimTim, Tanjung Priok, pengadilan ad hoc, meski belum selesai karena dia dijatuhkan, semua lembaga berjalan di jalurnya, kejaksaan agung juga. Itu paling sederhana melihatnya, apakah jaksa agung bekerja sudah sesuai? Hakim-hakimnya diangkat yang baru yang disebut hakim ad hoc untuk peristiwa itu. Perkara itu selesai hakim bubar.

Kasus HAM masa lalu mandek total, pengaruh dari Jaksa Agung yang terafiliasi partai politik?

Saya tidak terlalu menyoal Jaksa Agung dari politik atau tidak. Kakeknya istri saya R. Suprapto, jaksa agung 9 tahun, 50-59 era soekarno, dia Bapak Kejaksaan Indonesia, dia dulunya hakim. Hanya dia mungkin jaksa agung independen dan mampu bertahan selama itu dan berjarak dengan kekuasaan, bahkan dia berselisih dengan Soekarno memproses hukum menteri dsb. Sejak itu nggak pernah lagi ada, ada tapi umurnya pendek yaitu Barhanudin Loppa yang sekeras itu integritasnya. Loppa terafiliasi dengan PPP tapi integritasnya melampaui afiliasi politiknya, setelah itu saya kira Marzuki Darusman orang Golkar.

Satu-satunya pejabat yang membuat saya nangis saat meninggal itu ya Barhanudin Loppa yang saya jenguk ke rumahnya, saya ngaji, tahlil. 

Parameter yang penting untuk kasus Novel?

Kali ini diserang dengan cara demikian, itu bukan aktivis, tapi petugas hukum. Tetapi kan negara tidak terlihat membela mati-matian aparatnya yang diserang, akhirnya aktivis lagi yang berjuang, saya kenal Novel sudah lama. Sebelum bergamis dan berjanggut, karena baru-baru ini muncul pengamat gadungan yang seolah kenal Novel lalu memberi stigma bahwa Novel Islam garis kanan, garis keras, polisi cingkrang, sehingga seolah gak layak dibela, saya akan bela dia.

Kita berhadapan dengan kekauan ideologis yang bukan tumbuh dan direproduksi negara, tetapi tumbuh di kalangan akademisi, netizen apalagi. Banyak info tapi bukan intelegensi, malah kemiskinan akal mengenai masalah yang tidak didalami.

Kasihan Novel sudah diserang secara fisik, lalu dibunuh karakternya oleh pengamat musiman. Saya kenal sejak dia di polisi, kerja di KPK dia dapat banyak intimidasi, ketika dia ditangkap saya yang mendampingi, selalu saya pertama. Itu zaman Budi Waseso. Orang ini memang sejak kecil ingin jadi polisi, belakangan ketika dapat ancaman, dia seperti merasa kesepian untuk mendapat perlindungan, tentu saja teman sendiri mencoba menguatkan, entah polisi entah KPK. Beberapa temannya bekas jaksa bilang sama saya, saya bukan jaksa bersih, saya ingin sama Novel mengakhiri hidupnya dengan yang baik.

Banyak orang akhirnya berpikir bahwa pekerjaan membongkar kejahatan korupsi seperti adalah pekerjaan hidup dan mati. Orang yang gak paham malah tidak memberi dukungan moral, justru kaku dalam ideologis dan tidak fleksibel. Kita butuh fleksibilitas itu.

Orang sudah gak pakai akal, semakin beragama semakin tidak menggunakan akal, harusnya kan sebaliknya, semakin mencintai manusia. Yang kita lihat akibat pilkada, fatwa MUI dalam soal Ahmadiyah misalnya, kebebasan akal tidak dihormati, harta benda dirusak, agama bahkan dinodai, di mana letak keagamaan itu di dalam penyerangan kampus Mubarok Ahmadiyah, warga Cikeusik Ahmadiyah, rumah warga Syiah, atau Gafatar, tidak ada. Sayangnya orang itu masih banyak jumlahnya, ditambah aparat hukumnya ditekan kelompok massa, elit mereproduksi kekakuan itu NKRI harga mati, komunis sesat, lemahnya hukum. Segelintir elit saja, para oligark pengendali keputusan politik. Nasionalisme tidak berlandaskan kemanusiaan.

Apa yang jadi kendala penyelesaian kasus Novel?

Politiklah, kalau hukum nggak. Dari awal terlihat ada benturan antara KPK dan pemerintah, ngga semua polisi punya hubungan baik dengan KPK. Penyelenggara pemerintah kita belum secara bersih dari praktik KKN, entah karena sistem politiknya kan pimpinan parpol banyak tersangkut korupsi, tidak ada urusan dengan moralitas agamanya. Ketua PPP, PKS, sistem politik partai yang tidak memberi subsidi ke partai, iuran tidak bisa dibangun, era sekarang sulit menemukan, sehingga negara memberi subsidi, orang seperti kita yang tidak punya uang bisa masuk parpol tanpa menyerahkan mahar. Era SBY itu ditarik sehingga orang nyari di luar partai sumber yang sah, selain itu di luar sektor birokrasi, dan layanan publik.

Papua merdeka atau tidak, sebaiknya?

Saya tidak mengambil arti pandangan politik orang Papua apakah merdeka atau tidak, merdeka apakah lebih baik atau tidak. Sama seperti saya tidak memilih demokrasi lebih baik dari yang lain. Karena itu hanya sistem saja, yang penting sistem itu apakah melindungi yang lemah dan tertindas. Pada akhirnya isi, pada bentuk, saya tidak mengatakan demokrasi jelek, monarkhi pasti bagus, tidak. Banyak pembelajaran sejarah, setiap kekuasaan pasti korup. Seharusnya negara diukur pemilu menghasilkan pemimpin yang memperjuangkan yang tertindas.

Itu kekakuan ideologis saja, aparat mengklaim bukan kami, itu kisah lama. Ada kendala yuridis, peradilan militer masih memberi wewenang kepada mereka untuk menerapkan yuridiksi militer untuk diadili dalam sistemnya sendiri, itu perlakuan diskriminatif, menyalahi kesetaraan di hadapan hukum. Padahal kejahatannya umum, penghinaan rasial itu tindak pidana, pembunuhan itu tindak pidana.

Kejadian penyiksaan di Kampung Bali, misalnya, kalau polisi ngga mau mengerjakan tugas-tugas itu siapa lagi? Sering ada reaksi semacam itu sebenarnya menjauhkan mereka menyelesaikan masalah. Semakin ditunda eskalasinya semakin tinggi, kan mereka juga sudah tahu yang melempar batu.

Aparat punya kekakuan ideologis, NKRI harga mati, seolah yang ingin merdeka tidak layak untuk hidup. Padahal aparat harus melindungi dan mewadahi sebagai tugasnya. Aparat mengambil sikap berpihak. Tidak ada saksi yang menjelaskan membawa tombak mengarahkan ke polisi, tidak ada faktanya, polisi punya wewenang menewaskan, namun fakta hukum tidak ada. Self defence boleh menyebabkan nyawa orang lain hilang. Keberadaan anggota militer di sana seperti membacking massa bikin polisi jadi kikuk, karena sudah puluhan tahun polisi di bawah subordinasi TNI.

Apa sebenarnya penyebab lemahnya penanganan hukum di Indonesia?

Saya kira kembali salah merenungkan penegakan hukum yang lemah, fiksasi ideologis, dan keberadaan oligarki sehingga muncul tradisi kekerasan. Kasus Meliana, Ahmadiyah, dipidana setelah muncul tekanan massa. Alat bukti kejahatan tidak ada, hanya bukti opini. Banyak hal perlu logika sederhana, cuma karena emosi muncul kafir, setan, itu yang berkembang sekarang.

Sumber utamanya elit, mereka membakar dan menggunakan semacam retorika manipulatif seolah ketimpangan ekonomi karena Cina, Kristen dianggap kafir dan musyrik, tidak ada dalam Islam menyebut Kristen kafir, saya memahami ortu saya kyai dan ustazah 8 tahun saya madrasah dan belajar kitab kuning, mereka juga ahli kitab, meyakini Tuhan dan nabi dan meyakini hari akhir, artinya orang beriman, kecuali membunuh, baik agama apapun ya sama saja. Piagam madinah juga gitu, yahudi tidak boleh dihukum.

Ada reduksi dalam pemahaman keagamaan kita, seolah kita bicara ini membawa aspirasi barat, tidak juga. Bahkan kalangan LGBT, waria, itu dibilang barat. Namanya itu semua sudah ada di masyarakat kita. Orang sering lupa sehingga ributnya ke dalil keagamaan.

Bagaimana Anda menempatkan diri dalam kondisi yang serba klaim sepihak dan kacau begini?

Saya membela kemanusiaan saat di KontraS kan tidak perlu hafal teks hak asasi manusia, atau Al Quran, cukup saya mengingat ajaran orangtuanya, karena melahirkan anak mereka ingin anak hidup dengan baik, dapat pendidikan, bisa sehat, punya tempat tinggal, dan hidup dengan baik.

Semua orangtua punya ketakutan di masa depan seandainya anaknya dibunuh, disiksa, ditangkap sewenang-wenang, nah bahasa sederhana itu yang dituangkan dalam dokumen besar hak asasi manusia. Itu hak ekonomi, sosial, budaya, paling dasar. “Membela kemanusiaan tidak perlu hafal teks hak asasi manusia atau Al Quran”

Sudah puluhan tahun Anda aktif membela kemanusiaan, mengapa?

Idealisme itu harus diwujudkan dalam totalitas tindakan bukan hanya bayang-bayang, bintang yang memandu kita berlayar, tapi harus berlayar. Untuk tahu musimnya kita harus punya pengalaman, kebijaksanaan, kepekaan, ilmu pengetahuan, tapi kalau kita cuma mau tenang ya didermaga aja, tapi bukan itu perahu dibuat. Itu pilihan, bahaya, soal umur saya serahin pada yang kuasa. Ibu saya yang menjadi inspirasi.

Kontribusi tulisan: Winna Wijayanti

(Reko Alum\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar