Pekan Ini BGN Mau Buka 1.000 Dapur MBG Baru di Wilayah Terpencil

law-justice.co - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa bakal membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan dapur baru tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Kata dia, pembukaan dapur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memprioritaskan wilayah yang dinilai membutuhkan layanan MBG lebih dulu.

"Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900, hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ya, daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali. Jadi kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah," ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Dia mengatakan BGN juga mendata dapur yang bangunannya telah selesai tetapi belum dibuka untuk melayani penerima manfaat. Pembukaan dapur SPPG tersebut dilakukan berdasarkan sistem yang telah disiapkan BGN.

Sudaryono menegaskan proses pembukaan dapur dilakukan secara by system. Menurutnya, tidak ada pihak yang ditunjuk untuk menawarkan jasa atau menjadi perantara dalam proses pembukaan SPPG.

"Tentunya pembukaan dapur ini tidak, ini by system semua, jadi enggak ada orang yang akan datang janjiin jasa, biasa kan suka ada calo ya, ini nanti kalau tolong diberitakan ya, enggak ada calonya di sini," katanya.

Dia juga menegaskan tidak ada biaya yang harus dibayarkan untuk proses tersebut karena program MBG merupakan program pemerintah.

Sementara itu, BGN mencatat terdapat 27.022 dapur SPPG yang beroperasi. Namun, tidak seluruh dapur dapat langsung melayani penerima manfaat karena BGN menerapkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) sebagai dasar pelayanan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.100 dapur per Senin (5/10) belum mendapatkan SPS sehingga belum dapat melayani.

Sekitar 500 di antaranya berstatus suspend karena berbagai persoalan, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, dan kebutuhan perbaikan.

Untuk SPPG yang belum mendapatkan SPS karena alasan lain, BGN melakukan evaluasi, termasuk terhadap dapur yang tercatat memiliki penerima manfaat di bawah 1.000 orang.

BGN juga memeriksa kembali data penerima manfaat yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena ditemukan sejumlah data jumlah siswa yang belum diperbarui.

Kepala SPPG atau mitra dapur dapat melengkapi data siswa yang belum tercatat melalui keterangan dari pihak sekolah. Data tersebut kemudian diperbarui agar jumlah penerima manfaat yang dilayani sesuai dengan kondisi aktual.

Menurut Sudaryono, pembaruan tersebut dilakukan agar penerima MBG dapat tercatat secara jelas berdasarkan nama dan alamat, termasuk identitas, nomor induk kependudukan (NIK), sekolah, dan kelas.

Data itu juga diperlukan untuk menelusuri perkembangan penerima manfaat sebelum dan setelah mendapatkan MBG.

BGN juga masih mengevaluasi sekitar 500 SPPG yang berstatus suspend. Tidak seluruh dapur tersebut otomatis dapat kembali beroperasi karena keputusan akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing dapur.

Sudaryono mengatakan BGN mempertahankan standar keamanan dan higiene yang tinggi karena MBG merupakan makanan siap saji yang mudah mengalami kerusakan apabila penanganannya tidak tepat.

Dia mencontohkan ada dapur yang ditemukan memiliki persoalan serius sehingga harus ditutup permanen.

"500 suspend itu kita lihat, kalau misalnya contoh kita suspend untuk diperiksa, ternyata diperiksa kami udah, ada satu dapur misalnya di bawah masak di atas sarang burung walet ya tutup permanen," ujar Sudaryono.