Usai "Orang Titipan" Tergantikan, Hubungan Jokowi-Prabowo Mulai Retak

law-justice.co - Pengamat Politik dari Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa menyatakan bahwa dalam politik memang tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

Hal ini kata dia, tercermin dalam hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Karenanya, saya tidak yakin bahwa Prabowo akan memegang `janjinya` untuk mempertahankan orang-orang Jokowi di kabinetnya. Ketika dirasa orang-orang Jokowi tersebut sudah tidak sesuai dengan kepentingan yang dimiliki Prabowo, tentu mereka cepat atau lambat akan tersingkir dari kabinet," jelasnya seperti melansir inilah.com Senin (14/9/2026).

Apalagi Prabowo sebagai presiden memang memiliki hak prerogatif untuk melakukan hal tersebut. Digantikannya orang "titipan" Jokowi tersebut, kata dia, bisa terlihat saat Budi Arie di-reshuffle dari posisi Menteri Koperasi yang digantikan oleh Ferry Juliantono, yang memang merupakan benar-benar "orangnya Prabowo".

Di sisi lain, sambung Ardha, dengan dilepaskannya orang-orang titipannya, Jokowi tentu harus tetap mengamankan posisinya, atau setidaknya posisi Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presidennya Prabowo dalam kancah politik mendatang.

"Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui kendaraan PSI, di mana kebutuhan untuk sosialisasi partai tersebut untuk Pileg mendatang menjadi alasan `turun gunungnya` Jokowi," jelasnya.

Posisi Gibran

Lebih jauh, dia menilai bahwa posisi Gibran sebagai Wapres cenderung termarjinalkan pada pemerintahan Prabowo. Indikator yang cukup krusial terkait hal ini menurutnya terlihat saat posisi duduk Wapres Gibran sejajar dengan menteri pada rapat kabinet Juli lalu.

"Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar manuver Jokowi ini akan mampu menggoyang posisi politik Prabowo? Menurut saya, ketika ada friksi di internal pemerintahan, apalagi pada level tertinggi, tentu sedikit banyak akan memberikan dampak politik pada Prabowo," ungkapnya.

Apalagi, lanjut dia, fokus perhatian Prabowo saat ini juga sedang dipusingkan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, penanganan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang banyak bermasalah, ataupun respons negara-negara tetangga di ASEAN akibat terdampak asap karhutla di Indonesia.

"Kondisi di atas agaknya menjadi pintu masuk bagi Gibran untuk membuat perbedaan nyata dengan Prabowo. Ketika reaksi Prabowo terkesan tidak menjadikan permasalahan karhutla sebagai prioritas, Gibran justru mendatangi korban terdampak," terang Ardha.

"Catatan penting di sini menurut saya adalah Gibran seolah datang tanpa koordinasi dengan Prabowo, karena tidak pernah ada statement jelas dari Prabowo bahwa dia menugaskan Wapres untuk katakanlah, mengurusi permasalahan karhutla ini," sambungnya.