Ini Penyebab Macet Panjang di Akses Masuk Pelabuhan Ketapang

law-justice.co - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) angkat bicara menanggapi kemacetan panjang hingga 15 kilometer di jalur Situbondo-Banyuwangi menuju Pelabuhan Ketapang. Gapasdap menegaskan antrean berhari-hari tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan armada kapal, melainkan penurunan kapasitas dermaga.

Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menjelaskan, dari total 56 kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk, jumlah armada yang beroperasi turun dari rata-rata 28-32 kapal menjadi hanya 23 kapal per hari. Hal ini terjadi akibat dua fasilitas dermaga tidak dapat beroperasi optimal.

"Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Jadi akar persoalannya bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas dermaga yang berkurang karena dua dermaga belum dapat digunakan," jelas Khoiri dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).

Khoiri merinci, Dermaga MB II saat ini ditutup untuk pengerjaan peningkatan kapasitas hingga Maret 2027. Sementara Dermaga Bulusan belum bisa dioperasikan akibat dua fasilitas fender yang roboh ke laut.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan Dermaga MB I yang hanya berkapasitas 30 ton dan MB III dengan kapasitas 20 ton dalam melayani kendaraan berat, serta belum adanya pemisahan alur kendaraan ringan dan berat. Akibatnya, distribusi logistik Jawa-Bali terganggu, waktu tunggu membengkak, dan antrean meluas ke jalan nasional.

Guna mengurai kemacetan dalam jangka pendek, Gapasdap mengusulkan empat langkah darurat. Diantaranya, Memisahkan kendaraan ringan dan berat sebelum masuk pelabuhan. Kendaraan ringan diarahkan langsung ke MB I dan MB III. Selanjutnya, Memperkuat area dermaga plengsengan dengan pengecoran beton untuk menambah layanan kapal LCM sebagai pengganti Dermaga Bulusan.

Memfungsikan Dermaga MB II secara terbatas untuk kapal kecil berdasarkan kajian teknis dan kelayakan keselamatan. Dan Mempercepat durasi bongkar-muat oleh operator kapal agar waktu sandar lebih singkat.

Gapasdap juga meminta PT ASDP Indonesia Ferry, Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan pihak terkait untuk memperkuat skema buffer zone dan kantong parkir.

"Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem," tegas Khoiri.

Atas ketidaknyamanan ini, Gapasdap menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi dan masyarakat. Pihaknya mengimbau pengguna jasa untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta memantau informasi operasional secara berkala.