Soal Pernyataan Budi Arie, Gerakan Jatuhkan Prabowo Sudah Terbaca

law-justice.co - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan ikut buka suara menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum Pemilu 2029.

Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat dan membuat pendukung Presiden RI, Prabowo Subianto merasa terganggu.

Kata dia, apabila terdapat keinginan untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional, mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah melalui Pemilu 2029 sesuai ketentuan konstitusi.

Pernyataan Kurniawan tersebut disampaikan setelah beredar video di media sosial yang memuat pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya percepatan politik sebelum 2029.

Kurniawan Soroti Pernyataan Budi Arie

Kurniawan mengaku kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Budi Arie.

Dia menilai pernyataan mengenai kemungkinan pergantian presiden sebelum 2029 tidak semestinya disampaikan secara terbuka karena dapat memunculkan spekulasi politik.

“Jadi, sangat tidak etis diucapkan oleh seorang tokoh negara sekelas Budi Arie maupun Pak Jokowi, walau Pak Jokowi cuma diam saja,” ujar Kurniawan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya merasa kecewa dan sakit hati atas pernyataan tersebut.

Namun, tudingan Kurniawan mengenai adanya koordinasi pihak tertentu di balik pernyataan Budi Arie merupakan pandangan atau dugaan yang disampaikannya sendiri.

Tidak terdapat bukti yang ditampilkan dalam pernyataannya untuk menguatkan klaim tersebut.

Sebut Ada Upaya Sistematis Menjatuhkan Prabowo

Kurniawan kemudian mengklaim adanya gerakan sistematis yang menurutnya sedang berlangsung untuk menjatuhkan atau mendegradasi Prabowo.

Dia menyebut Presiden dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan dan kritik dari berbagai pihak.

“Gini, kan dalam berapa bulan ini Pak Prabowo ini kan diserang dari semua sisi, kan. Ya, jadi apa pun yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu salah di mata mereka,” kata Kurniawan.

Dia menilai sebagian kebijakan Prabowo berpotensi mengganggu kepentingan kelompok tertentu yang selama ini memperoleh keuntungan.

Namun, Kurniawan tidak merinci pihak mana yang dimaksud sebagai kelompok yang disebutnya terganggu tersebut.

Menurut dia, perbedaan sikap politik tetap seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi.

“Tapi jangan juga bermain di tikungan. Kalau memang mau ganti presiden, nanti tahun 2029 di saat pilpres. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan. Itu enggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi,” ujarnya.

Klaim Gerakan Jatuhkan Prabowo Sudah Berjalan

Kurniawan menyebut dirinya melihat adanya pola yang menurutnya mengarah pada upaya menjatuhkan Prabowo.

“Kita tahu upaya sistematis telah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo,” kata Kurniawan.

Dia menduga narasi yang berkembang bertujuan memancing kemarahan masyarakat terhadap pemerintah.

Kurniawan bahkan menyebut situasi tersebut berpotensi mengarah pada penggulingan Presiden apabila tidak diantisipasi.

Pernyataan tersebut merupakan klaim dari Kurniawan dan belum disertai bukti independen mengenai adanya rencana penggulingan Presiden.

Sebut Ada Pihak di Lingkaran Presiden

Selain menyoroti pihak di luar pemerintahan, Kurniawan juga mengingatkan Prabowo agar berhati-hati terhadap orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Dia mengklaim terdapat pembantu Presiden yang dinilai tidak menjalankan kebijakan Prabowo secara konsisten.

Namun, Kurniawan tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud.

Menurut dia, pihak yang bekerja bertentangan dengan kebijakan Presiden justru dapat menjadi persoalan dari dalam pemerintahan.

“Saya tidak akan menyebutkan siapa orangnya, ya,” kata Kurniawan ketika ditanya mengenai pihak yang disebutnya sebagai “toksin”, “anak ular” dan “anak macan” di lingkaran Presiden.

Dia kemudian menjelaskan bahwa istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menurutnya berada di sekitar Prabowo tetapi tidak menjalankan kebijakan Presiden.

Minta Prabowo Lebih Hati-Hati

Kurniawan meminta Prabowo lebih selektif dan berhati-hati terhadap orang-orang yang berada di lingkaran dalam pemerintahan.

“Makanya saya berulang kali sampaikan kepada Pak Prabowo lebih hati-hati, jangan mudah percaya kepada siapa pun termasuk dari orang-orang yang ada di lingkaran dalam,” ujarnya.

Menurut Kurniawan, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, tidak bertanggung jawab, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak menjalankan kebijakan Presiden seharusnya dievaluasi.

Dia bahkan menyebut masih banyak putra bangsa yang dapat menggantikan pejabat yang dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut.

Kurniawan Klaim Mendapat Informasi dari Basis Relawan

Kurniawan mengatakan pandangannya mengenai dinamika politik nasional diperoleh dari komunikasi dengan jaringan relawan dan masyarakat yang sebelumnya mendukung Prabowo.

“Kita ini orang lapangan, Mbak. Saya itu di lapangan. Saya mengajak jutaan orang Indonesia untuk melabuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto,” kata Kurniawan.

Dia mengaku komunikasi dengan para pendukung membuat dirinya memperoleh berbagai informasi mengenai kondisi politik di Indonesia.

Meski demikian, informasi dari jaringan relawan tersebut tetap perlu diverifikasi secara independen sebelum dapat diperlakukan sebagai fakta.

Singgung Rencana Aksi 27 Agustus

Dalam wawancara tersebut, Kurniawan juga menyinggung rencana demonstrasi yang disebut akan berlangsung pada 27 Agustus.

Dia meminta masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi tetap mengikuti aturan hukum dan tidak melakukan tindakan anarkis.

“Semua orang boleh menyampaikan aspirasi baik tertulis ataupun lisan di muka umum pun boleh. Dari mana-mana juga boleh datang ke Jakarta. Yang penting ikuti aturan, ya. Ikuti aturan, jangan merusak, jangan anarkis,” ujarnya.

Kurniawan mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Dia bahkan menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Klaim Gerakan Politik Sudah Terorganisir

Ketika ditanya apakah dugaan gerakan untuk mengganti Presiden melibatkan pihak tertentu, Kurniawan menyatakan keyakinannya bahwa gerakan tersebut telah dirancang.

“Pasti ada, Mbak. Sudah bisa dibaca kok. Kejadian-kejadian yang terjadi dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkin itu bergerak spontanitas tapi tanpa ada by design,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah, TNI dan Polri mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjaga situasi tetap aman.

Namun, kembali perlu ditegaskan bahwa klaim mengenai adanya desain atau koordinasi untuk menjatuhkan Presiden merupakan pernyataan Kurniawan.

Dalam materi wawancara tersebut tidak disertakan bukti independen maupun identitas pihak yang disebut berada di balik dugaan gerakan tersebut.

Seruan Menjaga Demokrasi

Pernyataan Kurniawan pada akhirnya menempatkan dinamika politik menjelang 2029 sebagai persoalan yang perlu dihadapi melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi.

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum.

Di sisi lain, tudingan mengenai adanya gerakan terorganisir untuk menjatuhkan Presiden perlu dibuktikan melalui data dan fakta agar tidak berubah menjadi spekulasi politik.

Bagi publik, membedakan antara pernyataan politik, dugaan dan fakta terverifikasi menjadi penting agar dinamika politik tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Kurniawan menegaskan dukungannya kepada Prabowo dan meminta seluruh pihak menjaga stabilitas serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.