Temui KPK, Danantara Minta Pendampingan di Proyek Hilirisasi

law-justice.co - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan dilakukan badan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Dony usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Senin (29/6).

Dony mengatakan banyak mendapat arahan dan masukan dari tim pencegahan KPK terkait mitigasi terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN di masa mendatang.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," kata Dony usai pertemuan.

Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap bantuan agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK.

Ia juga menginginkan agar BUMN yang ada ke depan dikelola dengan baik.

"Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya," jelas Dony.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.

"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-dipilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," bebernya.

Selain itu, KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).

"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," jelasnya.