Komisi I DPR Desak Kemhan Hentikan Latsarmil KDMP

law-justice.co - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026. Desakan itu disampaikan menyusul bertambahnya jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti pelatihan menjadi lima orang.

Oleh Soleh menilai rangkaian kematian peserta merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa. Menurutnya, pemerintah harus segera menghentikan sementara program pelatihan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan standar keselamatan peserta.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026), sebagaimana dikutip Parlementaria.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pertahanan, korban meninggal dunia terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang dilaporkan meninggal ialah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Politikus Fraksi PKB itu menegaskan para peserta merupakan generasi muda yang mendaftarkan diri untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa melalui Program Kopdes Merah Putih. Karena itu, setiap kehilangan nyawa harus menjadi perhatian utama pemerintah.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," katanya.

Oleh juga meminta Kemhan melakukan evaluasi total terhadap metode pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pendekatan pelatihan harus mempertimbangkan latar belakang peserta sebagai warga sipil sehingga beban latihan fisik tidak dapat disamakan dengan pendidikan militer bagi prajurit.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.

Ia menegaskan tujuan utama Program SPPI dan Kopdes Merah Putih adalah mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dan mendorong pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, aspek keselamatan, kesehatan, serta perlindungan peserta harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Oleh Soleh juga mendesak Kementerian Pertahanan mengungkap penyebab meninggalnya lima peserta secara terbuka kepada publik serta memastikan langkah-langkah perbaikan dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," pungkasnya.