Total Aset Negara Tembus Rp 14.600 T

law-justice.co - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat total aset negara sebesar Rp 14.600,98 triliun sampai 2025. Jumlah itu meningkat dibandingkan catatan pada 2024 yang senilai Rp 13.692,4 triliun.

Plt Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rahayu Puspasari mengatakan dari total aset negara tersebut sebagain besar dikelola oleh pihaknya senilai Rp 12.891 triliun.

"Jadi secara sederhana DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp 12.891 triliun," jelas Puspa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Total nilai aset negara itu terdiri dari kewajiban sebesar Rp 11.527,29 triliun dan ekuitas senilai Rp 3.073,69 triliun. Dari situ yang berbentuk aset lancar Rp 956,09 triliun, aset tetap Rp 7.368,89 triliun, properti investasi Rp 110,82 triliun piutang jangka panjang Rp 50,1 triliun, aset lainnya Rp 1.654,61 triliun, serta investasi jangka panjang Rp 4.928,36 triliun.

Seluruh aset itu pun terus dimanfaatkan oleh DJKN sesuai tiga pilar APBN yakni pilar pendapatan, pilar belanja dan pilar pembiayaan. Pemanfaatan berupa monetisasi aset, revaluasi dan penilaian, land value capture, asset recycling, lelang, piutang negara, pembinaan SMV, pembiayaan investasi, SBSN underlying, hingga efisiensi overhead/utilisasi BMN.

"PNBP dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN mencapai Rp 5,49 triliun di 2025. Ini naik hampir dua kali lipat dari 2021 atau sebesar Rp 3,09 triliun. Artinya setiap gedung yang disewakan, setiap lahan yang dimanfaatkan, ini menghasilkan penerimaan," ungkap Puspa.

Sampai Mei 2026, tercatat 966 BUMN senilai Rp 3,59 triliun telah mendapat persetujuan untuk mendukung program direktif presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis melalui SPPG, program tiga juta rumah dan Koperasi Merah Putih.

"Sebagai pipeline, masih ada 237 BMN potensial senilai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan sebagaimana kami sebutkan tadi," imbuh Puspa.