Saat Kelas Menengah & Gen Z Mulai Teriak, Bagaimana Presiden Menyikapi

[INTRO]

Belakangan ini ruang publik Indonesia, terutama media sosial, diwarnai oleh meningkatnya kritik dan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian suara bahkan berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih keras. Terlepas dari perdebatan mengenai seberapa besar representasi suara tersebut terhadap keseluruhan masyarakat Indonesia, fenomena ini tetap layak mendapat perhatian serius karena sebagian besar berasal dari kelompok kelas menengah dan generasi muda, khususnya Generasi Z.

Dalam sejarah politik modern, perubahan besar sering kali diawali bukan oleh kelompok masyarakat yang paling miskin, melainkan oleh kelas menengah yang mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan. Kelompok ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akses informasi yang luas, dan ekspektasi besar terhadap kualitas pemerintahan. Ketika mereka mulai merasakan tekanan ekonomi, menyempitnya peluang sosial, atau ketidakpastian masa depan, maka kritik terhadap pemerintah cenderung menguat.

Pada saat yang sama, Generasi Z muncul sebagai kekuatan sosial-politik baru yang semakin menentukan arah percakapan publik. Mereka tumbuh dalam era digital yang memungkinkan informasi, kritik, dan mobilisasi opini berlangsung sangat cepat. Bagi generasi ini, persoalan politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga menyangkut kesempatan kerja, keterjangkauan perumahan, kualitas pendidikan, dan keyakinan bahwa kerja keras masih dapat menghadirkan masa depan yang lebih baik.

Persoalannya, tidak semua kritik yang berkembang di ruang digital dapat dibaca secara sederhana sebagai gejolak politik sesaat. Sebagian mungkin merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian lainnya bisa jadi merupakan refleksi dari meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang menuntut pemerintahan lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, alih-alih terjebak pada perdebatan mengenai benar atau salahnya kritik yang muncul, jauh lebih penting untuk memahami akar persoalan yang melatarbelakanginya.  1. Apakah kegelisahan kelas menengah saat ini merupakan persoalan persepsi politik atau persoalan ekonomi yang nyata?. 2. Apakah pemerintah cukup mendengar aspirasi Gen Z yang akan menjadi mayoritas angkatan kerja Indonesia?. 3. Menghadapi tuntutan kelas menengah dan gen Z, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ?

Soal Kegelisahan Kelas Menengah

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ketika membaca meningkatnya kritik dari kelas menengah adalah apakah kegelisahan yang muncul saat ini sekadar persoalan persepsi politik atau justru mencerminkan tekanan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pertanyaan ini penting karena dalam banyak pengalaman sejarah, gejolak politik jarang lahir dari ruang hampa. Ia biasanya berakar pada kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dicermati lebih jauh, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa sebagian kelas menengah Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di atas kertas, perekonomian nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Namun bagi banyak keluarga kelas menengah, stabilitas pertumbuhan tersebut belum tentu identik dengan meningkatnya kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berhadapan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang terus meningkat, biaya kesehatan yang semakin mahal, serta harga perumahan yang semakin sulit dijangkau, terutama di kawasan perkotaan.

Situasi ini melahirkan paradoks yang menarik. Secara makro ekonomi terlihat cukup baik, tetapi secara mikro banyak rumah tangga merasakan tekanan yang semakin besar. Akibatnya muncul kesenjangan antara optimisme yang tercermin dalam statistik ekonomi dengan pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, sebagian masyarakat justru berbicara tentang berkurangnya kemampuan menabung, semakin tingginya cicilan, dan ketidakpastian masa depan anak-anak mereka.

Berbagai studi ekonomi juga menunjukkan munculnya fenomena yang sering disebut sebagai middle class squeeze atau terjepitnya kelas menengah. Kelompok ini tidak tergolong miskin dan tidak membutuhkan bantuan sosial negara, tetapi pada saat yang sama mereka mulai merasakan semakin sulitnya mempertahankan kualitas hidup yang selama ini mereka nikmati. Mereka bekerja lebih keras, tetapi tidak selalu memperoleh peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Mereka masih mampu bertahan, tetapi mulai kehilangan rasa aman terhadap masa depan.

Dalam perspektif ekonomi politik, kegelisahan kelas menengah sering kali tidak dipicu oleh kemiskinan absolut, melainkan oleh ketakutan akan penurunan status sosial dan hilangnya peluang mobilitas ekonomi. Yang mereka khawatirkan bukan hanya kondisi hari ini, melainkan apakah kehidupan mereka lima atau sepuluh tahun ke depan akan lebih baik dibanding saat ini. Kekhawatiran semacam ini menjadi semakin kuat ketika lapangan kerja berkualitas terbatas, harga rumah semakin mahal, dan biaya pendidikan terus meningkat.

Karena itu, kegelisahan kelas menengah tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai persepsi politik yang dibentuk oleh media sosial atau dinamika politik sesaat. Di balik berbagai ekspresi kritik yang muncul, terdapat persoalan ekonomi yang nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Media sosial mungkin menjadi saluran untuk mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi akar persoalannya sering kali berada pada pengalaman ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sinilah tantangan terbesar bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaan yang harus dijawab bukan semata-mata apakah ekonomi Indonesia masih tumbuh, melainkan apakah hasil pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh kelas menengah sebagai kelompok yang selama ini menjadi penopang konsumsi, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab pada akhirnya, legitimasi ekonomi sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari angka-angka makro yang membaik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan bahwa masa depan mereka menjadi lebih menjanjikan.

Kegelisahan Gen Z

Selain kegelisahan yang berkembang di kalangan kelas menengah, pertanyaan penting lainnya adalah sejauh mana pemerintah benar-benar memahami dan merespons aspirasi Generasi Z. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena dalam dua dekade mendatang, Gen Z akan menjadi kelompok dominan dalam struktur angkatan kerja Indonesia sekaligus menjadi salah satu kekuatan politik yang paling berpengaruh dalam menentukan arah bangsa.

Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lahir dan berkembang di era digital, memiliki akses informasi yang nyaris tanpa batas, serta terbiasa membandingkan kondisi Indonesia dengan berbagai negara lain melalui media sosial dan platform digital. Mereka tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga aktif membentuk opini publik. Karena itu, cara pandang mereka terhadap negara, pekerjaan, pendidikan, dan masa depan pun berbeda dengan generasi sebelumnya.

Di balik berbagai kemudahan akses informasi tersebut, Gen Z menghadapi tantangan yang tidak ringan. Persaingan di dunia kerja semakin ketat, sementara perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mengubah struktur lapangan pekerjaan secara cepat. Banyak anak muda yang menghabiskan bertahun-tahun menempuh pendidikan tinggi, tetapi setelah lulus menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tidak sedikit pula yang akhirnya bekerja di sektor informal atau menerima pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang jauh dari harapan.

Situasi ini menciptakan paradoks baru. Di satu sisi, generasi muda Indonesia merupakan generasi yang paling terdidik dalam sejarah bangsa. Namun di sisi lain, mereka menghadapi ketidakpastian ekonomi yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin pekerjaan yang lebih baik, sementara biaya hidup di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Persoalan lainnya adalah semakin sulitnya akses terhadap kepemilikan rumah. Bagi banyak anak muda, memiliki rumah di kota tempat mereka bekerja kini terasa semakin jauh dari jangkauan. Harga properti yang terus meningkat tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan pendapatan yang memadai. Akibatnya muncul kekhawatiran bahwa mereka akan menjadi generasi pertama yang memiliki kualitas hidup lebih rendah dibandingkan orang tua mereka. Jika generasi sebelumnya masih dapat berharap memperoleh pekerjaan tetap, membeli rumah, dan meningkatkan taraf hidup keluarga, banyak anggota Gen Z justru merasa masa depan mereka semakin tidak pasti.

Dalam konteks inilah kritik yang muncul dari kalangan generasi muda perlu dipahami secara lebih mendalam. Kritik tersebut tidak selalu lahir dari sikap oposisi politik, melainkan sering kali berasal dari kecemasan terhadap masa depan. Mereka mempertanyakan apakah sistem ekonomi yang ada masih mampu menyediakan kesempatan yang adil, apakah pendidikan yang mereka tempuh akan memberikan mobilitas sosial yang nyata, dan apakah negara memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi perubahan dunia kerja di era digital.

Pemikir Jerman Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui komunikasi yang sehat antara negara dan warga negara. Dalam perspektif ini, mendengar tidak sama dengan sekadar menyampaikan informasi. Mendengar berarti memahami keresahan, menangkap aspirasi, dan menjadikan suara masyarakat sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah pemerintah telah cukup sering berbicara kepada Gen Z, melainkan apakah pemerintah telah sungguh-sungguh mendengar mereka. Sebab di era digital, komunikasi yang bersifat satu arah semakin kehilangan efektivitas. Generasi muda tidak hanya ingin diberi penjelasan mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga ingin merasa bahwa aspirasi, kecemasan, dan harapan mereka benar-benar menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Jika pemerintah mampu membangun hubungan yang lebih dialogis dengan Generasi Z, maka bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi modal besar bagi kemajuan bangsa. Namun jika suara mereka terus diabaikan, maka kegelisahan yang saat ini hanya tampak sebagai percakapan di media sosial berpotensi berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi dan kebijakan publik. Pada titik itulah, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai komunikasi politik, melainkan tentang kemampuan negara menjaga harapan generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Bagaimana Seharusnya Prabowo Merespons ?

Menghadapi meningkatnya kegelisahan yang muncul di kalangan kelas menengah dan Gen Z, pemerintahan Prabowo sesungguhnya tidak sedang berhadapan dengan persoalan politik semata, melainkan dengan tantangan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menjaga dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks demokrasi modern, kepercayaan merupakan modal politik yang jauh lebih berharga dibanding sekadar dukungan elektoral yang diperoleh pada saat pemilu. Kepercayaan hanya dapat dipertahankan apabila masyarakat merasa didengar, dihargai, dan melihat adanya upaya nyata pemerintah dalam menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memandang kritik sebagai sumber informasi yang berharga, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Kritik yang muncul dari masyarakat, termasuk dari media sosial, seharusnya dipahami sebagai mekanisme peringatan dini yang membantu pemerintah membaca perubahan suasana kebatinan publik. Dalam banyak kasus, pemerintahan yang mampu bertahan dan berkembang bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola kritik menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Di era digital, tantangan berikutnya adalah membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, jujur, dan empatik. Masyarakat saat ini tidak lagi puas dengan penyampaian informasi yang bersifat satu arah. Mereka ingin mengetahui alasan di balik setiap kebijakan, memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan merasakan bahwa pemerintah hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan keberhasilan, tetapi juga tentang membangun hubungan kepercayaan antara negara dan warga negara.

Namun komunikasi yang baik tidak akan cukup apabila tidak disertai dengan kebijakan yang menyentuh persoalan paling mendasar yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama pemerintahan perlu diarahkan pada isu-isu ekonomi yang menjadi sumber kegelisahan kelas menengah dan generasi muda. Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan daya beli, akses terhadap perumahan yang terjangkau, serta perluasan peluang usaha harus menjadi agenda prioritas. Sebab pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah bukan dari seberapa banyak program yang diumumkan, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran ekonom Inggris John Maynard Keynes yang menekankan pentingnya ekspektasi dan harapan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Bagi Keynes, kondisi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat terhadap masa depan. Ketika masyarakat optimistis bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, maka stabilitas sosial cenderung terjaga. Sebaliknya, ketika harapan mulai memudar, ketidakpuasan sosial dan politik lebih mudah berkembang.

Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu membangun optimisme baru, khususnya bagi kelas menengah dan Generasi Z. Mereka perlu melihat bahwa kerja keras masih memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, bahwa pendidikan masih menjadi sarana mobilitas sosial, dan bahwa masa depan Indonesia menawarkan kesempatan yang lebih baik daripada hari ini.

Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang belum berjalan efektif. Dalam praktik pemerintahan modern, kemampuan mengoreksi kebijakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Publik cenderung lebih menghargai pemimpin yang bersedia memperbaiki kekurangan dibanding pemimpin yang mempertahankan kebijakan yang tidak efektif hanya demi menjaga citra politik.

Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah menghadapi kritik yang muncul di media sosial atau merespons tuntutan politik yang berkembang sesaat. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengubah kegelisahan yang dirasakan sebagian masyarakat menjadi optimisme baru tentang masa depan Indonesia.

Jika pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang responsif, memperkuat komunikasi publik, serta menunjukkan hasil yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kritik yang hari ini terdengar keras dapat berubah menjadi kepercayaan yang lebih kuat. Sebab dalam demokrasi, legitimasi yang paling kokoh bukanlah legitimasi yang lahir dari kemenangan politik semata, melainkan legitimasi yang tumbuh dari keyakinan rakyat bahwa pemerintah bekerja untuk menjawab harapan mereka.