KSAD Sebut Tak Ada Instruksi Langsung Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
KSAD Klaim Tak Ada Instruksi Pembubaran Film Pesta Babi (ANTARA FOTO/RAHMAD)
Menurutnya, pembubaran kegiatan nobar film tersebut merupakan keputusan pemerintah daerah dengan pertimbangan keamanan wilayah.
"Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung," jelas Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Maruli mengatakan pemerintah daerah berwenang untuk mengamankan wilayahnya. Ia menyebut film itu juga belum tentu benar.
Maruli Simanjuntak lalu mempertanyakan sumber dana pembuatan film Pesta Babi yang digarap Dhandy Laksono dan Cypri Paju Dale.
"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Maruli juga mengatakan keberadaan TNI di Papua untuk membantu masyarakat.
"Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba aja apa namanya ya, komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," ujarnya.
Setidaknya ada empat lokasi pembubaran aksi nobar film tersebut, seperti di Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat serta di Ternate Tengah, Maluku Utara.
Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menyoroti hilangnya hutan di Papua usai dikonversi menjadi perkebunan industri dengan mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi.
Film ini juga merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.
Komentar