Kita Ini Kaya Kok: Soal Reorientasi Fiskal Era Presiden Prabowo

law-justice.co - Salah satu tanda perubahan besar dalam tata kelola keuangan negara kini tampak semakin jelas. Presiden Prabowo Subianto menambah Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp30 triliun yang bersumber langsung dari APBN.

Di balik angka itu, tersembunyi pesan politik-fiskal yang amat penting: negara kembali mengambil alih kendali distribusi ekonomi dari tangan perantara ke tangan rakyat sendiri.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, “Kita kaya kok,” bukan sekadar retorika optimistis. Ia menandai pergeseran paradigma: Indonesia tidak sedang kekurangan uang, yang selama ini bocor adalah mekanisme distribusinya.

Bertahun-tahun, uang negara yang seharusnya menetes sampai ke rakyat justru tersangkut di tengah jalan — di belantara birokrasi daerah yang ruwet, tidak efisien, dan sering kali koruptif.

Prabowo tampaknya membaca situasi ini dengan sangat teliti. Banyak kepala daerah mengeluh karena tunjangan daerah dan dana transfer kini dipotong atau dikontrol ketat. Namun bagi pemerintah pusat, langkah ini bukan tindakan represif, melainkan penertiban.

Model lama—di mana setiap daerah memiliki otonomi penuh mengelola anggaran—ternyata sering melahirkan dua penyakit kronis: serapan rendah dan kebocoran tinggi. Anggaran habis tanpa hasil, laporan selesai tanpa dampak.

Kini, peta fiskal mulai digambar ulang. Banyak mata anggaran diarahkan langsung pada penerima manfaat: masyarakat. Pemerintah ingin memastikan uang negara benar-benar sampai pada mereka yang berhak, bukan berputar dalam sistem administrasi yang hanya memperkaya segelintir pejabat.

Bahkan untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, kontrol kini dilakukan langsung dari pusat dengan sistem digital dan verifikasi berlapis.

Langkah ini mengingatkan kita pada model ekonomi dirigiste, di mana negara memainkan peran dominan dalam mengarahkan dan mengawal jalannya pembangunan.

Tapi berbeda dari masa lalu, Prabowo mencoba menanamkan semangat baru dalam model itu: negara kuat bukan untuk menindas, melainkan untuk menyejahterakan. Ia menegakkan kembali prinsip bahwa uang rakyat harus dikelola negara demi rakyat, bukan demi birokrat.

Dalam konteks politik ekonomi, langkah ini juga merupakan koreksi besar terhadap ekses otonomi daerah yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Otonomi yang awalnya diharapkan melahirkan kemandirian lokal, dalam praktiknya sering menjadi ladang subur bagi korupsi dan politik dinasti.

Banyak daerah menjadikan APBD sebagai alat patronase, bukan pembangunan. Karena itu, intervensi pusat yang lebih tegas sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab, bukan kemunduran demokrasi fiskal.

Kebijakan BLT Kesra Rp30 triliun hanyalah permulaan dari arah baru yang lebih besar: reorientasi fiskal nasional.

Di bawah tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu, kementerian keuangan kini menata ulang mekanisme belanja agar setiap rupiah memiliki “jejak manfaat.” Tidak lagi diukur dari seberapa cepat uang habis, tetapi seberapa jauh uang itu mengubah nasib rakyat kecil.

Tentu, perubahan seperti ini tidak akan berjalan mulus. Banyak kepentingan lama yang terganggu, terutama di level daerah.

Tapi reformasi fiskal memang tidak ditujukan untuk menyenangkan semua pihak—ia ditujukan untuk mengembalikan keadilan dalam distribusi kekayaan nasional. Sebab terlalu lama kekayaan itu tersangkut di tengah jalan, sementara rakyat di ujung negeri menunggu tanpa kepastian.

Prabowo tampaknya ingin membalik logika lama pembangunan: dari atas ke bawah, dari pusat ke pinggiran, dari simbol ke substansi.

Ia memilih untuk langsung memegang kendali, bukan karena tidak percaya pada daerah, melainkan karena ingin mengakhiri lingkaran setan kebocoran dan ketidakadilan fiskal yang diwariskan sistem lama.

Dan dalam konteks inilah, ucapan Purbaya “kita kaya kok” menjadi lebih bermakna. Ia bukan kesombongan, melainkan kepercayaan diri nasional yang baru.

Bahwa negeri ini sebenarnya memiliki cukup sumber daya untuk menyejahterakan rakyatnya—asal saja uang itu tidak terus bocor ke saku para perantara.

Jika kebijakan ini dijaga konsistensinya, maka apa yang sedang dirintis Prabowo dan Purbaya bisa menjadi fondasi fiskal baru bagi Indonesia modern: negara yang kaya, kuat, dan adil dalam distribusi kekayaannya.

Sebuah koreksi besar terhadap sistem boros, rapuh, dan koruptif yang selama ini menahan langkah bangsa untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri.