Unjuk Rasa Hari Tani di Patung Kuda Hari Ini, Ada Aksi Cor Badan

law-justice.co -

Dalam demonstrasi pada peringatan Hari Tani di sekitar Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, kawasan simpang Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9), seorang massa aksi bernama Ridwan, melakukan aksi cor badan.

Ridwan melakukan aksi cor badan di tengah-tengah demonstrasi yang disekat aparat agar digelar di lokasi berjarak sekitar satu kilometer dari Istana Kepresidenan Jakarta.

Dia berdiri di dalam beton yang disiapkan. Beton itu kemudian dicor.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DKI Jakarta, Betran Sulani mengatakan aksi cor badan itu merupakan akumulasi dari kekecewaan masyrakat petani Indonesia selama ini.

Dia menjelaskan LMND membersamai aksi para petani. Ridwan, kata dia, adalah pimpinan petani dari Riau.

"Petani Riau aksi bukan hari ini saja. Tetapi tuntutan tidak diakomodir, maka di momentum hari tani nasional, aksi cor badan ini sebagai kritikan, akumulasi kekecewaan petani Riau bahwa pemerintah tidak selesai melaksanakan reformasi agraria. Konflik agraria sampai hari ini tidak selesai baik itu di riau, maupun seluruh indonesia," kata Betran.

Dia mengatakan aksi cor badan itu terus berlanjut meski perwakilan petani disebut telah diundang bertemu pemerintah.

"Tapi kita skeptis, karena setiap kita dipanggil tidak ada penyelesaian tuntutan. Makanya perwakilan tetap masuk, aksi cor badan tetap lanjut," katanya.

Rombongan Petani Demo di Jakarta, Bawa Padi hingga Labu

Rombongan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Dari pantauan, rombongan petani datang dengan menggunakan caping khas petani. Mereka juga membawa hasil tani seperti padi, labu, pisang hingga petai. Para petani mengaku berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum SPI Zainal Arifin mengatakan ada enam tuntutan dalam aksi hari ini. Pertama, meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaikan konflik agraria terjadi.

"Hentikan segala tindakan kriminalisasi terhadap petani," kata Zainal.

Kedua, meminta pemerintah mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sedang dilaksanakan satgas PKH saat ini harus menjadi bagian dari TORA.

Ketiga, merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.

Keempat, merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; dan UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani; serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.

Kelima, meminta pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja, yang dinilai membuat kemunduran ekonomi Indonesia; kehilangan lapangan kerja, memperlebar ketimpangan agraria, ketergantungan pangan dari impor, kemunduran di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Keenam, meminta pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.