Dikritik karena Brutal, Polri Justru Tambah Brimob di Jakarta

law-justice.co - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengirimkan satu kompi personel Brimob untuk mendukung pengamanan unjuk rasa yang sedang berlangsung di Jakarta. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa pengiriman ini dilakukan sebagai instruksi untuk memastikan pengamanan demonstrasi di Jakarta berjalan dengan aman dan terkendali.

“Hari ini, kami mendapat instruksi untuk mengirimkan satu kompi Brimob guna membantu pengamanan di Jakarta,” ujar Erlan di Palangka Raya pada Sabtu (30/8/2025).

Erlan juga menjelaskan bahwa pengamanan di wilayah Kalimantan Tengah akan tetap diperketat, guna mencegah potensi gangguan yang tidak diinginkan. Adapun personel yang dikirimkan ke Jakarta ini akan bertugas hingga kondisi di lapangan dianggap aman dan stabil. “Mereka akan tetap di Jakarta hingga situasi kembali kondusif, atau sampai ada instruksi lebih lanjut,” kata Erlan.

Selain itu, Erlan berpesan kepada personel Brimob Polda Kalteng yang melaksanakan BKO (Bantuan Kendali Operasi) untuk menjaga kesehatan pribadi dan bekerja secara profesional. "Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap proporsional dan prosedural, serta selalu berdoa kepada Allah SWT agar bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat," ucapnya.

Erlan juga menambahkan bahwa pengiriman personel Brimob ini adalah bentuk dukungan Polri terhadap stabilitas keamanan nasional. Dengan adanya bantuan ini, ia berharap situasi di Jakarta tetap kondusif dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib tanpa gangguan.

Sebelum diberangkatkan, seluruh personel telah mendapatkan pelatihan dan arahan yang matang agar dapat mengatasi berbagai situasi di lapangan dengan sikap humanis, namun tetap tegas bila diperlukan. “Ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap doa dan dukungan dari masyarakat Kalimantan Tengah agar seluruh personel diberikan keselamatan dalam bertugas,” pungkas Erlan.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari lebih 20 organisasi masyarakat sipil, mengeluarkan pernyataan terkait eskalasi kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025, yang mengakibatkan tewasnya seorang pengemudi ojek online. Mereka menyebut situasi ini sebagai "darurat kekerasan negara" dan mendesak pertanggungjawaban penuh dari Presiden, DPR, serta Kapolri.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menegaskan bahwa pemerintah telah gagal untuk menghormati hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami mengecam keras segala bentuk tindakan represif negara. Presiden, DPR, dan Kapolri harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Semua demonstran yang ditahan harus segera dibebaskan, dan segala bentuk intimidasi serta penahanan sewenang-wenang harus dihentikan,” tegas Isnur dalam konferensi pers yang digelar Jumat (29/8/2025).

Koalisi menilai permintaan maaf yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak cukup untuk menjawab tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan Brimob. Mereka menuntut langkah konkret, termasuk membebaskan seluruh demonstran yang masih ditahan, menghentikan sikap represif Polri, serta menarik seluruh pasukan TNI dari pengamanan aksi demonstrasi.

Koalisi juga menuntut penangkapan, pengadilan, dan penghukuman terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kekerasan, dengan proses yang transparan. Selain itu, mereka mendesak pembentukan tim independen untuk menyelidiki seluruh insiden kekerasan aparat dalam aksi 28 Agustus 2025. Pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menjadi salah satu tuntutan mereka, karena dianggap gagal mengubah watak represif Polri.

Tuntutan lainnya termasuk evaluasi total terhadap institusi Polri untuk melakukan reformasi yang sistematis, sanksi terhadap anggota DPR yang dianggap memicu kemarahan publik melalui pernyataan provokatif, serta perubahan kebijakan ekonomi-politik, seperti pembatalan RUU KUHAP dan program strategis nasional yang merusak lingkungan.

“Komnas HAM diminta untuk melakukan penyelidikan pro justicia terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online oleh kendaraan Brimob,” tambah Isnur.

Koalisi juga menuntut penghentian kontrol berlebihan terhadap media dan media sosial yang terjadi selama aksi demonstrasi, serta pembubaran Kementerian HAM yang dianggap gagal melindungi warga dari pelanggaran HAM oleh aparat negara.

Di akhir pernyataannya, Isnur mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersuara dan tidak takut menghadapi intimidasi negara. "Kami menyerukan kepada seluruh warga negara untuk tidak takut. Terus bersuara, terus bersatu, dan ikut mengawal perubahan negara ini. Jangan biarkan kekerasan negara dibiarkan tanpa perlawanan," tegas Isnur.