Tambang Nikel Raja Ampat, Warisan Serakah Raja Jawa

[INTRO]

Seperti diberitakan banyak media, Presiden Prabowo Subianto akhirnya resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 perusahaan Nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pencabutan dilakukan atas berbagai pertimbangan dan persetujuan Prabowo.

"Kemarin bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat ini dan atas persetujuan presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujarnya dalam konperensi pers, seperti dikutip law-justice.co ,10/06/25

Pencabutan ijin tambang di Raja Ampat yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo tersebut telah memunculkan serangkaian pertanyaan: Apakah dengan dicabutnya ijin tambang nikel di Raja Ampat itu berarti kebijakan pemberian izin tambang di era pemerintahan Jokowi atau raja Jawa mencerminkan keberpihakan negara terhadap investasi daripada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal?.

Sejauh mana hasil dari penambangan nikel di kawasan konservasi seperti Raja Ampat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat?. Apakah praktik perizinan tambang khususnya tambang nikel di era Jokowi, memperlihatkan gejala oligarki kekuasaan yang mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keadilan ekologis?.

Ekonomi Sebagai Panglima

Ketika kita menelaah kebijakan pemberian izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat selama era pemerintahan Presiden Jokowi yang oleh sebagian kalangan disebut secara simbolis sebagai “raja Jawa” karena sentralisasi kekuasaan yang kuat maka kita dihadapkan pada sebuah dilema besar yang telah lama membayang-bayangi perjalanan pembangunan nasional: pertarungan antara kepentingan investasi dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga biodiversitas laut dunia. Gugusan pulaunya bukan hanya cantik di permukaan, tetapi juga menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa di bawah lautnya. Tak berlebihan jika kawasan ini dinobatkan sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Namun, ketika pemerintah pusat memberikan izin pertambangan nikel di wilayah yang memiliki status konservasi dan nilai ekologis setinggi itu, muncul pertanyaan besar: apakah negara masih berpihak pada masa depan ekologis, ataukah telah menyerah pada kepentingan ekonomi jangka pendek?

Kebijakan ini, jika dilihat secara kritis, menunjukkan pola yang konsisten dari pemerintahan Jokowi, yaitu mendorong industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel yang menjadi komoditas penting dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. Pemerintah berulang kali menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi harus menguasai rantai nilai. Ini adalah argumen rasional dari perspektif pembangunan ekonomi. Namun, rasionalitas ekonomi tidak selalu sejalan dengan rasionalitas ekologis maupun keadilan sosial.

Pemberian izin tambang di wilayah konservasi seperti Raja Ampat menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemerintah lebih memprioritaskan arus investasi dan target pertumbuhan ekonomi, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai ekologis dan aspirasi masyarakat lokal. Kabarnya masyarakat adat dan lokal tidak dilibatkan secara utuh dalam proses pengambilan keputusan, atau bahkan dihadapkan pada tekanan ketika menolak eksploitasi tambang. Mereka, yang seharusnya menjadi subjek pembangunan, justru diposisikan sebagai objek dari agenda besar negara.

Hal ini mempertegas kecenderungan negara untuk memandang alam sebagai aset ekonomi semata, bukan sebagai warisan yang harus dilindungi demi keberlangsungan generasi mendatang. Ketika bentang alam yang selama ribuan tahun menjadi tempat hidup masyarakat adat mulai diintai oleh kepentingan tambang, maka itu adalah tanda bahwa pembangunan tidak lagi mendengarkan suara dari pinggiran dari masyarakat lokal yang hidup selaras dengan alam.

Keputusan ini juga mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati global. Di forum-forum internasional, Indonesia sering menyatakan dirinya sebagai negara yang peduli lingkungan. Namun di lapangan, langkah-langkah konkret sering kali kontradiktif. Kasus Raja Ampat menjadi semacam refleksi menyakitkan bahwa bahkan kawasan dengan reputasi global dalam pelestarian pun tidak luput dari ancaman eksploitasi atas nama pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat di era pemerintahan Jokowi lebih mencerminkan keberpihakan negara kepada investasi dan kepentingan ekonomi, daripada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini bukan hanya soal eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga tentang arah moral pembangunan nasional kita: apakah kita ingin membangun Indonesia yang makmur dengan cara merusak rumah sendiri, ataukah memilih jalan yang lebih berkelanjutan, meski penuh tantangan?

Jika negara ingin kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat adat dan komunitas pencinta lingkungan, maka harus ada keberanian untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang merusak, serta memastikan bahwa suara masyarakat lokal tidak hanya didengar, tetapi juga dihormati. Sebab di ujung cerita nanti, bukan hanya soal nikel atau pertumbuhan ekonomi yang akan diingat, tetapi bagaimana kita merawat tanah air ini dengan bijaksana.

Rakyat Lokal Cuma Dapat Getahnya

Ketika wacana penambangan nikel memasuki kawasan konservasi seperti Raja Ampat, pertanyaan paling mendasar yang perlu diajukan bukan hanya soal potensi ekonominya, melainkan sejauh mana aktivitas ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif di Papua Barat; ia adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia, rumah bagi lebih dari 75% spesies karang yang diketahui dan ribuan spesies ikan tropis. Bagi masyarakat adat dan penduduk lokal, laut dan daratan Raja Ampat bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang telah mereka jaga turun-temurun.

Penambangan nikel, yang didorong oleh permintaan global terhadap baterai kendaraan listrik dan transisi energi bersih, memang menjanjikan pemasukan negara dan peluang kerja. Namun, kenyataannya, manfaat langsung yang dijanjikan sering kali tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak proyek tambang skala besar di Indonesia menunjukkan pola yang serupa: izin diberikan tanpa konsultasi memadai kepada masyarakat adat, keuntungan mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan, sementara masyarakat di sekitar tambang justru menanggung beban lingkungan dan sosial yang berat.

Di Raja Ampat, wacana dan praktik penambangan nikel menuai kontroversi karena bertentangan langsung dengan status kawasan ini sebagai daerah konservasi. Kawasan ini seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi sumber daya yang merusak ekosistem. Jika kegiatan tambang tetap dilanjutkan, maka kerusakan hutan tropis, pencemaran air, dan sedimentasi di laut menjadi ancaman nyata. Bagi masyarakat yang bergantung pada ekowisata dan perikanan, dampak ini sangat merugikan. Mereka bisa kehilangan sumber penghidupan jangka panjang demi manfaat ekonomi yang belum tentu adil dan berkelanjutan.

Lalu bagaimana dengan janji pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, atau bantuan sosial dari perusahaan tambang? Memang, dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk membangun jalan, sekolah, atau memberikan beasiswa. Namun, skala dan distribusinya sering kali timpang. Banyak dari pekerjaan yang ditawarkan bersifat sementara dan tidak memberi keterampilan jangka panjang. Bahkan, tenaga kerja dari luar daerah kerap didatangkan karena dianggap lebih terampil, sehingga kesempatan bagi warga lokal menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini menciptakan jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Di satu sisi, perusahaan tambang dan para pemangku kepentingan ekonomi mengklaim adanya kemajuan pembangunan. Namun di sisi lain, masyarakat setempat merasa kehilangan kendali atas tanah leluhur mereka, kehilangan hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan tidak mendapat imbal balik yang setimpal dari pengorbanan tersebut.

Di balik kilauan keuntungan tambang nikel di Raja Ampat, ada luka sunyi yang tak terdengar dari masyarakat adat. Tanah leluhur mereka yang kini dipenuhi alat berat dan jalan-jalan berdebu. Hutan yang dulu rimbun, tempat berburu dan mencari obat, perlahan hilang ditelan mesin-mesin industri.

Ibarat orang makan nangka, rakyat lokal hanya kebagian getahnya. Investor dan para pengusaha besar datang membawa janji kemakmuran, tetapi justru meninggalkan jejak kerusakan. Air sungai yang dulu jernih kini tercemar lumpur tambang, mata pencaharian seperti nelayan dan petani mulai tergerus. Penduduk setempat tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri.

Anak-anak tumbuh dengan pertanyaan: "Mengapa kampung kami berubah?" Sementara kekayaan alam mereka mengalir keluar, rakyat hanya mendapat sisa-sisa. Yang menikmati manisnya hasil tambang adalah mereka yang jauh di luar pulau; yang menanggung pahitnya dampak adalah mereka yang hidup berdampingan langsung dengan tambang itu.

Ini bukan hanya soal kehilangan ruang hidup, tapi juga soal harga diri dan keberlanjutan. Raja Ampat, yang dikenal dunia karena keindahan alamnya, kini tengah diuji: akankah kekayaan jangka pendek lebih berharga dari masa depan rakyat dan lingkungan?

Maka, jika kita menilai sejauh mana penambangan nikel di kawasan konservasi seperti Raja Ampat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, jawabannya adalah: sangat terbatas, bahkan cenderung merugikan. Manfaat ekonomi jangka pendek tidak sebanding dengan hilangnya ekosistem yang tidak tergantikan, rusaknya tata kehidupan lokal, dan hilangnya potensi ekonomi berkelanjutan dari pariwisata berbasis alam dan budaya.

Lebih dari sekadar untung dan rugi, ini adalah soal pilihan arah pembangunan. Apakah kita ingin membangun masa depan berdasarkan ekstraksi sumber daya yang merusak, atau memilih jalan yang lebih berkelanjutan, yang menghormati hak masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat?

Daulat Oligarki Begitu Nyata

Praktik perizinan tambang nikel selama era Jokowi  sang  Raja Jawa memang memperlihatkan gejala yang kuat dari konsentrasi kekuasaan dan pengaruh kelompok elite ekonomi-politik yang dapat dikategorikan sebagai bentuk oligarki sumber daya.

Dalam konteks ini, gejala oligarki terlihat dari beberapa indikator yang semakin nyata. Pertama, proses perizinan tambang baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga pengaturan kawasan industri berbasis nikel kerap dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik. Informasi mengenai siapa saja yang mendapatkan konsesi, berapa luas wilayah yang diberikan, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar seringkali tidak tersedia secara terbuka. Padahal, prinsip transparansi adalah elemen fundamental dalam tata kelola sumber daya alam yang demokratis.

Kedua, aktor-aktor kunci dalam industri nikel menunjukkan adanya keterkaitan erat antara elite politik, pengusaha besar, dan aparat negara. Banyak laporan investigatif menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan besar pemegang konsesi tambang nikel memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tokoh-tokoh politik nasional dan lokal, bahkan dengan pejabat aktif di pemerintahan.

Relasi ini menciptakan konflik kepentingan yang mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas negara dalam mengelola sektor strategis ini. Dengan kata lain, proses perizinan tambang bukan lagi menjadi instrumen keadilan distribusional, tetapi justru menjadi sarana akumulasi kapital bagi segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Ketiga, praktik perizinan yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis tampak jelas dalam banyak kasus kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah tambang. Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara tiga provinsi yang menjadi episentrum tambang nikel nasional terjadi deforestasi besar-besaran, pencemaran sungai, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan petani lokal.

Banyak dari mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan suara penolakan mereka terhadap masuknya industri tambang kerap dibungkam melalui kriminalisasi maupun represi aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa agenda pembangunan yang seharusnya inklusif justru menjelma menjadi proses eksklusi struktural atas nama pertumbuhan ekonomi.

Peristiwa serupa juga terjadi di kawasan Raja Ampat.Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah konservasi seperti Raja Ampat tidak hanya mencederai logika ekologi, tetapi juga mengabaikan prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan. Proses perizinan dilakukan secara tertutup, tanpa pelibatan publik yang memadai, apalagi konsultasi yang berarti dengan masyarakat adat dan lokal yang akan terdampak langsung.

Alih-alih menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, tambang nikel justru menjadi simbol bagaimana kebijakan publik dikendalikan oleh jaringan kekuasaan dan modal. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin acap kali memiliki keterkaitan dengan figur-figur politik nasional, mencerminkan praktik patronase ekonomi-politik yang khas dari sistem oligarki modern.

Prinsip keadilan ekologis pun terabaikan. Kawasan yang menjadi rumah bagi spesies endemik dan memiliki nilai konservasi tinggi kini terancam oleh aktivitas ekstraktif yang tidak pernah benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Suara masyarakat adat, yang selama ini menjadi penjaga tanah dan lautnya, dibungkam oleh logika investasi yang menyamakan kemajuan dengan kerusakan yang dilegalkan.

Di era Jokowi, proyek-proyek tambang sebagajmana digambarkan diatas menjadi bagian dari narasi besar pembangunan nasional namun dalam kenyataannya, pembangunan itu berlangsung di atas pengorbanan ekologi dan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Kasus Raja Ampat bukan sekadar soal nikel, tetapi tentang bagaimana demokrasi ekologis dikerdilkan oleh kekuasaan yang berpihak pada akumulasi modal, bukan keberlanjutan hidup.

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa regulasi yang muncul selama era Jokowi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Cipta Kerja, secara substansi memperkuat posisi korporasi besar dalam sektor pertambangan. UU tersebut memberikan kemudahan luar biasa bagi pemegang IUP, memperpanjang izin tanpa mekanisme evaluasi lingkungan yang ketat, serta memangkas peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Ini menunjukkan bahwa negara lebih berpihak pada kepentingan modal dibanding pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial-ekologis.

Dengan demikian, praktik perizinan tambang nikel di era Jokowi memang menunjukkan gejala oligarki kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keadilan ekologis. Keberpihakan pemerintah pada agenda hilirisasi dan industrialisasi nikel memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi juga menyisakan pertanyaan serius tentang siapa yang paling diuntungkan dari model pembangunan ini, dan siapa yang menanggung biayanya.

 Jika prinsip demokrasi dan keberlanjutan tidak segera dikembalikan dalam tata kelola sumber daya alam, maka pembangunan yang digembar-gemborkan justru bisa menjadi bentuk baru dari kolonialisme internal yang menindas masyarakat lokal demi kepentingan elite dan pasar global.

Akhirnya, tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya menggambarkan ironi dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga membuka luka lama tentang bagaimana kekuasaan sering lebih berpihak pada kepentingan modal daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Di bawah rezim Jokowi, yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin rakyat, jejak kebijakan tambang justru menorehkan warisan pahit: kerusakan ekologis yang tak mudah dipulihkan dan hak-hak masyarakat yang semakin terpinggirkan. Jika suara-suara kritis terus dibungkam dan kekayaan alam terus dieksploitasi atas nama pembangunan semu, maka kita hanya akan mewarisi reruntuhan, bukan kemajuan. Kini, sejarah mencatat: serakahnya sebuah kekuasaan telah menodai surga terakhir di Timur Indonesia.