Kemenpan RB Respon Tegas Soal Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS

law-justice.co -  

Ramainya Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden terpilih Prabowo Subianto . Petisi terkait aksi pita hitam yang ramai di media sosial sebagai bentuk protes terhadap penundaan pengangkatan Calon Aparatur Negara .

Diberitakan ada puluhan ribuan calon pegawai negri  telah menandatangani petisi berjudul “Total Pengangkatan CPNS Serentak 1 Oktober 2025! Segera Sesuai Timeline Awal!”.

Puluhan ribu warga meneken petisi online melalui change.org guna mendorong percepatan proses pengangkatan calon pegawai negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Petisi berjudul "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024" itu telah ditandatangani 59.402 pengguna pada Sabtu (08/03) pukul 10.34 WIB.

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya buka suara terkait aksi pita hitam yang ramai di media sosial sebagai bentuk protes terhadap penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Pengangkatan yang seharusnya dilakukan pada 2025 kini ditunda menjadi Oktober 2025 dan Maret 2026.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa keputusan penundaan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.

Ia juga mengapresiasi setiap masukan yang diberikan masyarakat terkait kebijakan tersebut.

“Kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI. Terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan untuk dibahas bersama DPR RI dan stakeholder terkait,” katanya kepada wartawan, Jumat (7/3) seperti dilansir dari detik.

Sementara itu, petisi online di change.org yang menolak penundaan pengangkatan CPNS 2024 terus mendapatkan dukungan.

Hingga Jumat (7/3) pukul 12.40 WIB, sebanyak 1.358 orang telah menandatangani petisi berjudul “Total Pengangkatan CPNS Serentak 1 Oktober 2025! Segera Sesuai Timeline Awal!”.

Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Inisiator petisi, Idris Arjanggi, menyampaikan bahwa para CPNS 2024 keberatan dengan keputusan pengangkatan serentak pada 1 Oktober 2025.

Ketidakpastian timeline
Sejak awal, CPNS 2024 telah menyusun rencana hidup berdasarkan informasi dari BKN bahwa pengangkatan dilakukan sesuai kesiapan instansi.

Namun, tiba-tiba muncul kebijakan baru yang memaksa pengangkatan serentak tanpa mempertimbangkan kesiapan individu dan instansi.

Lonjakan pengangguran
Penundaan ini menyebabkan ratusan ribu CPNS harus menunggu lebih lama tanpa kepastian pendapatan. Banyak yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama, sehingga kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dalam waktu singkat.

Karena Banyak calon aparatur sipil negara (CASN) yang terlanjur keluar dari pekerjannya demi segera diangkat menjadi ASN.  Namun rupanya, pengangkatan CASN ditunda.

Mengenaim keluhan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaku paham.

 

Bertentangan dengan rekomendasi DPR
Dalam rapat dengan Komisi II DPR, pengangkatan CPNS diharapkan bisa dipercepat, bukan ditunda. Namun, keputusan terbaru justru bertolak belakang dengan harapan tersebut.

Petisi tersebut juga mengajukan tiga tuntutan utama:

1 Mengembalikan skema pengangkatan CPNS sesuai kesiapan instansi.
2 Jika batas maksimal tetap 1 Oktober 2025, instansi yang siap lebih awal harus diberi kesempatan mengangkat CPNS lebih cepat.
3 Pemerintah memberikan klarifikasi resmi dan transparan terkait perubahan kebijakan ini.

Mereka mendesak Kemenpan RB dan BKN untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi kepastian masa depan CPNS 2024. “Jangan biarkan ratusan ribu CPNS harus menanggung ketidakpastian lebih lama!” tulis petisi itu.

 

 

 baca juga : https://www.law-justice.co/artikel/183028/dpr-tak-setuju-pengangkatan-cpns-ditunda-oktober/