Sangat Memalukan Apabila Negara Demokrasi Tidak Ada Oposisi
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Andai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar gagal menjadi Presiden dan Wakil Presiden, publik masih penasaran dengan arah politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Apakah koalisi Nasdem, PKS dan PKB itu akan menjadi oposisi, atau tergoda bergabung dengan kekuasaan?.
Menjawab pertanyaan itu, Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan, sikap Koalisi Perubahan akan ditentukan usai pengumuman resmi hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut Habib Aboe menegaskan, PKS sendiri memiliki pengalaman panjang, pernah berada di pemerintahan maupun oposisi. Sehingga, apapun sikap yang dipilih melalui musyawarah Majelis Syuro, tetap menempatkan PKS sebagai pejuang dan pelayan rakyat.
"Kalau satu negara tidak ada oposisi, nggak malu apa kita di mata dunia?" kata Habib Aboe, usai buka puasa bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Habib Aboe juga menambahkan, oposisi memainkan peran kritis dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan pemerintah.
Tanpa oposisi yang kuat, sebuah negara demokrasi bisa terperosok ke dalam bahaya menuju tirani atau dominasi penguasa yang otoriter.
"Negara nggak ada yang check and balance, nggak ada yang kontrol, jadi semuanya manut, nggak bisa juga! Semoga masih ada partai-partai yang berkeinginan mengontrol pemerintahan," pungkasnya.
Komentar