Suarakan Kritik ke Pemerintah, Guru Besar UI Sebut Ada Intimidasi

Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo mengakui ada intimidasi yang diterima civitas academica UI terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kebangsaan untuk pemerintah.

Ia menceritakan intimidasi itu diterima lewat pesan WhatsApp dari seorang alumnus. Menurutnya, alumnus tersebut tak sepakat UI ikut menyampaikan kritik seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

"Kami juga sudah agak diiintimidasi juga sebenarnya, untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik. Kami mendapat WA dari salah seorang mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali, kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UII, lain-lain karena kita harusnya bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide," jelas Harkristuti kepada wartawan di Depok, Jumat 2 Februari 2024.

Harkristuti juga menuturkan alumnus UI yang melakukan intimidasi tersebut merupakan aparat berseragam.

Namun, Harkristuti juga mengaku tak tahu dari mana institusi alumnus itu berasal. Ia hanya mengatakan, menurut informasi, sosok itu lulusan dari fakultas hukum.

"Kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya enggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Walaupun dia tidak menyebut nama dan lain-lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini," jelasnya dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Harkristuti, ada beberapa orang yang menerima WhatsApp yang sama. Ia mengaku hanya menjelaskan bahwa sikap civitas academica ini merupakan bagian dari kebebasan akademis.

"Kami enggak ngapa-ngapain. Kami mengatakan Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini," ungkapnya.

Civitas academica UI mengajak perguruan tinggi lain untuk merapatkan barisan mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar jujur dan adil. Dalam pernyataan sikapnya, UI mengeluarkan empat poin tuntutan.

Pertama, mereka mengutuk segala bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kedua, UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Ketiga, UI menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

Terakhir, UI menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

"Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan" ungkap Harkristuti.

Mereka berpandangan demokrasi mendekati hari pemilu semakin terkoyak. Mereka mengatakan Indonesia seperti tengah kehilangan kemudi karena perilaku perebutan kuasa yang nihil etika.

Civitas academica UI mengaku merasa prihatin karena tatanan hukum dan demokrasi dinilai telah hancur. Mereka menilai hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat disebabkan karema korupsi dan nepotisme.***