Setuju dengan Anies, Pakar: IKN Tanpa APBN Bisa Jadi Hambalang Baru!

Jakarta, law-justice.co - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dikaji ulang pada debat capres perdana Selasa, 12 Desember 2023 lalu.

Terkait hal itu, Pakar Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengaku setuju dengan penjabaran ini.

"Saya rasa pendapat dengan Anies soal IKN ini. Masuk akal untuk ditinjau ulang karena ke depan, bisa membebankan keuangan negara," ucap Nailul dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 14 Desember 2023.

Sebagai informasi, Anies menganggap bahwa IKN dapat menjadi beban bagi negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Alasannya, minat investor untuk berinvestasi di IKN masih rendah.

Menurut Nailul Huda, rendahnya minat investor itu mengakibatkan pembangunan di IKN mengandalkan APBN.

"Bagi APBN yang sangat terbatas, pasti ada relokasi anggaran jika ingin dilanjutkan. Program pemerintahan selanjutnya bisa terhambat. Jika enggak pakai APBN, siap-siap IKN jadi hambalang baru," ucap Nailul.

Pada acara debat pertama calon presiden di Gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023, Anies mengungkapkan bahwa IKN perlu ditinjau ulang.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak di wilayah Kalimantan dibandingkan membangun IKN, di antaranya ada kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak, jalur kereta api atau jalur tol antar kota yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

“Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” jelasnya.

Selain itu, kata Anies, Jakarta memiliki masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan memindahkan ibu kota ke IKN, maka kata dia, masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Pemerintah Indonesia, kata Anies, jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

Anies mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Oleh karena itu, Anies mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.

"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," jelasnya.