Kinerja Kepala Daerah Diukur dengan E-RAT Resiliensi Pemda

Jakarta, law-justice.co - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pius Lustrilanang mengingatkan para Kepala Daerah bahwa kinerja pemerintah daerah (Pemda) bisa dinilai tangguh dan kompeten jika mau berkomitmen membuat alat ukur yang diberi nama Electronic Resilience Assessment Tool atau E-RAT.

"Alat ini untuk memfasilitasi lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan dari kinerja mereka di saat krisis, berdasarkan delapan dimensi penting ketahanan" kata Pius di hadapan Civitas Akademika Unsoed dan undangan yang menghadiri pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jumat (8/92023).

Dalam pidato orasi pengukuhannya, Pius menyampaikan orasi berjudul Delapan Dimensi Resiliensi Pemerintah Daerah yang menjelaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mengukur tingkat resiliensi.

Kata dia, dari hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK menunjukkan banyak permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah, yang menguatkan pentingnya konsep resiliensi bagi pemerintah daerah.

Konsep resiliensi dalam konteks daerah telah ada sejak tahun 1970. Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi stress/tekanan dan gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal (semula hanya disebabkan oleh alam, misalnya bencana alam).

Resiliensi didefinisikan sebagai ketahanan (persistensi) hubungan antar sub-sistem di dalam sistem dan kemampuannya untuk menyerap shock/krisis, bertahan dan kemudian bangkit untuk Berjaya.

"Dengan kata lain, resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya." jelasnya.

Pius mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim, menemukan ada delapan dimensi ketahanan yaitu, Risk Management Practice (praktik manajemen risiko), Leadership Capabilities (kemampuan kepemimpinan), Info Technology Capabilities (kemampuan teknologi informasi), Alliance Management Capabilities (kemampuan manajemenaliansi), Strategic Formation Capabilities (kemampuan merumuskan strategi), New Product/Service Development Capabilities (kemampuan mengembangkan produk/layanan baru), Organizational Resilience (resiliensi organisasi), dan Organizational Financial Resilience (resiliensi keuangan organisasi).

Kata dia, alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif yang ada di pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah.

"E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan, dan pelaporan yang akan mendukung pemerintah daerah mengurangi risiko dalam membangun ketahanan," sambung Pius, yang juga dikenal sebagai aktivis Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) saat menumbangkan rejim Orde Baru pada masa Reformasi 1998.

Dia menambahkan, adanya manfaat pengukuran ketahanan di tingkat pemerintah daerah ini dapat membantu para kepala daerah dalam mengidentifikasi faktor risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan komunitas di daerahnya.

Kata dia prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi pemerintah daerah ini sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Kalimantan Utara. Hasilnya antara lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekuatan pada Dimensi Leadership Capabilities, serta terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan teknologi informasi, dan resiliensi keuangan organisasi.

Hasil pengukuran tersebut memberikan saran rekomendasi pilihan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kinerja dandaya resiliensinya.

Jadi alat ukur E-RAT ini bukan hanya sekadar jargon saja, tapi sudah pernah diuji dan terbukti hasilnya sangat bermanfaat bagi para pemimpin di daerah, tambah Pius yang meraih Doktornya di Universitas Brawijaya dan juga menjadi Dosen Ilmu Administrasi Publik.

"Selain itu bisa membantu pimpinan daerah memprioritaskan sumber daya dan investasi untuk membangun ketahanan yang lebih baik, serta membantu pimpinan daerah melacak kemajuan dari waktu ke waktu dan mengevaluasi keefektifan upaya kebijakan dan kegiatan program yang sudah dilakukan," tegas Pius yang juga mantan Anggota Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Acara pengukuhan ini berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 1000 undangan. Tampak hadir beberapa Menteri seperti Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selanjutnya pimpinan Lembaga Tinggi Negara seperti Ketua BPK RI Isma Yatun, Para Gubernur, Walikota dan Bupati di Indonesia Timur, pimpinan BUMN/BUMD, petinggi LKPD, Pimpinan TNI/Polri, Para Rektor dan Dekan, Wakil Ketua KPK, Profesor tamu dari negara sahabat, Para aktivis Demokrasi, Pimpinan Partai Politik, Anggota DPR/DPRD dan undangan lainnya dari berbagai elemen. Prosesi pengukuhan Gubes ini dipimpin langsung oleh Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.