Soal Hilirisasi Nikel, Staf Menko Luhut Klaim IMF Minta Maaf

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) mengklaim Managing Director IMF, Kristalina Georgieva minta maaf kepada Pemerintah Indonesia terkait laporannya yang meminta pelonggaran larangan ekspor komoditas tambang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan, IMF juga mendukung program hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah.

"Dalam pertemuan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva pada Rabu 9 Agustus 2023 yang lalu, Beliau menyampaikan apresiasi terhadap program hilirisasi nikel yang sudah dilakukan oleh Pemerintah yang sudah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro Indonesia," kata Seto seperti melansir cnnindonesia.com.

"Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut, jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia. Pak Luhut dan Ibu Kristalina memang sahabat baik yang sudah terbangun sejak 2018, jadi keduanya bisa berbicara secara terbuka dan dari hati ke hati," imbuhnya.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan untuk membahas program hilirisasi nikel cs yang dilakukan Indonesia.

Pertemuan dilakukan setelah beberapa waktu lalu lembaganya meminta Presiden Jokowi untuk melonggarkan larangan ekspor nikel cs. Usai pertemuan, dia mengatakan diskusi yang dilakukannya dengan Luhut cukup konstruktif.

Dia juga mengatakan kebijakan larangan ekspor nikel cs serta hilirisasi produk tambang yang dilakukan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memberikan manfaat besar kepada rakyat.

"Selalu menyenangkan melihat teman baik saya 🇮🇩 @kemenkomarves Menteri @luhut_binsar dan pelajari tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah & lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunannya yang ambisius. Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. #Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya - ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri," katanya dalam cuitannya di akun twitter @KGeorgieva pada Kamis (10/8).

IMF sempat meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs. Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.